Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi produk administrasi data Perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.1308.012

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily MA, Bukit Limau, Sarilamak

Telepon:	07527470747
Faksimile:	-
Email:	perinaker50kota@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Zulfahmi, Se, Debby Seprima, Se Dan Hatifah, S.kom
Jabatan:	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Alamat:	Jl.prof.dr.h.aziz Haily Ma Bukit Limau Sarilamak
Telepon:	(0752) 7470747
Faksimile:	-
Email:	perinaker50kota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Menurut Undang-undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Yang Disebut Industri Adalah Seluruh Bentuk Kegiatan Ekonomi Yang Mengolah Bahan Baku Dan Memanfaatkan Sumber Daya Industri Sehingga Menghasilkan Barang Yang Mempunyai Nilai Tambah Atau Manfaat Lebih Tinggi, Termasuk Jasa Industri. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 Tahun 2016 Klasifikasi Industri Dibedakan Atas Industri Kecil, Industri Sedang, Industri Besar. Industri Kecil Merupakan Industri Yang Memiliki Jumlah Tenaga Kerja Paling Banyak 19 Orang Dengan Nilai Investasi Satu Milyar, Industri Sedang/menengah Mempekerjakan Paling Banyak 19 Orang Dengan Nilai Investasi Satu Milyar Atau Mempekerjakan Paling Sedikit 20 Orang Dan Memiliki Investasi 15 Milyar, Industri Besar Mempekerjakan 20 Orang Dengan Nilai Investasi 15 Milyar. 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 2. Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd)Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pemerintah Menetapkan Kebijakan Dan Menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Kebijakan, Strategi Dan Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan Yang Terarah Dan Berkesinambungan. Masalah Utama Ketanakerjaan Diantaranya Adalah Besarnya Pengangguran Terbuka, Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja, Rendahnya Produktivitas Kerja Dan Rendahnya Kesejahteraan Pekerja. Sehingga Diperlukan Perencanaan Tenaga Kerja Dilihat Dari Lapangan Pekerjaan, Angkatan Kerja, Pelatihan Kerja, Tki Diluar Negeri, Tenaga Kerja Warga Negara Asing, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin. Untuk Menyusun Kebijakan, Strategi Dan Program Pembangunan Ketenagakerjaan Yang Berkesinambungan Di Kabupaten Lima Puluh Kota. 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 2. Pemendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd)

Tujuan Kegiatan
Memperoleh Informasi Tentang Data Industri Yang Ada Di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Memperoleh Informasi Tentang Tanaga Kerja Dilihat Dari Lapangan Pekerjaan, Angkatan Kerja, Pelatihan Kerja, Tki Diluar Negeri, Tenaga Kerja Warga Negara Asing, Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Lima Puluh Kota

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Industri kecil pengolahan pangan

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Industri kecil baja/pengolahan logam

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Industri kecil tekstil

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Industri kecil pengolahan kertas

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Industri kecil pengolahan kayu

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Industri kecil barang kulit

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Industri kecil galian bukan logam

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Industri kecil pengolahan karet

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Industri kecil kimia farmasi

   Industri Kecil adalah Perusahaan Industri yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Indikator Kegiatan

1. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

   Izin Usaha Industri (IUI) adalah jenis Surat Izin yang dibutuhkan oleh Industri Kecil dan Menengah terkait legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak dibidang industri.
2. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi

   Industri kecil merupakan industri yang memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang dengan nilai investasi satu milyar, industri sedang/menengah mempekerjakan paling banyak 19 orang dengan nilai investasi satu milyar atau mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan memiliki investasi 15 milyar,....
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota

   Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan Perluasan Kawasan Industri yang sadalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan
4. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP

   Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran....
5. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

   Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya.
6. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi Terkait

   Izin Perluasan Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan Perluasan.
7. Cakupan bina kelompok pengrajin

   Pengrajin merupakan pengusaha atau perusahaan yang membuat kerajinan tangan
8. Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. (BPS)