Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PURBALINGGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.3303.006

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Onje 1b. Purbalingga

Telepon:	0281-891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Harniah, S.Sos, M.Si.
Jabatan:	Kepala Bidang Anggaran dan Pengelolaan Data Transfer
Alamat:	Jl. Onje No. 4 Purbalingga
Telepon:	(0281) 891098
Faksimile:	-
Email:	bakeuda@purbalinggakab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, keberadaan dana dan sumber daya keuangan sangat penting dan menjadi landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam mengatur tata kelola keuangan di tingkat pemerintahan. Implementasi kedua regulasi ini di Kabupaten Purbalingga menjadi landasan bagi penyelenggaraan administrasi keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam konteks kompilasi data Laporan Keuangan, peraturan tersebut menetapkan standar pelaporan yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga, untuk memastikan integritas dan keterbukaan informasi keuangan publik serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam hal ini, laporan keuangan menjadi alat yang sangat krusial dalam menyajikan informasi terkait dengan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Laporan keuangan yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja pemerintah daerah oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Dengan adanya Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Keuangan Kabupaten Purbalingga, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan informasi yang lebih baik kepada publik dan pihak-pihak terkait. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tujuan Kegiatan
Pemutakhiran laporan keuangan yang akurat. Transparansi dan akuntabilitas publik. Optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan. Pemantauan kinerja keuangan dan evaluasi program

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Telepon/sarana komunikasi lainnya

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jenis Ekuitas

   Pengelompokan kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)
2. Aset Lainnya

   Aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilanya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII
3. Jenis Pengeluaran Pembiayaan

   Pengelompokan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kebutuhan investasi, pembayaran kewajiban utang, atau transaksi keuangan lainnya yang tidak termasuk dalam belanja rutin.
4. Jenis Aset Lainnya

   Pengelompokan aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, atau aset tetap, tetapi tetap dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) dan memiliki nilai ekonomi.
5. Jenis Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Jenis atau pengkategorian dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah selain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, yang bersumber dari berbagai penerimaan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Aset Lancar

   Aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat
7. Belanja Tidak Langsung

   Pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan
8. Aset Tetap

   Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
9. Properti Investasi

   Aset yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: (i) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau (ii)....
10. Kewajiban Jangka Panjang

    Kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 Bulan
11. Jenis Properti Investasi

    Pengelompokan aset properti yang dimiliki oleh suatu entitas dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai properti atau pendapatan sewa, bukan untuk digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari atau dijual dalam jangka pendek.
12. Jenis Belanja Tidak Langsung

    Pengelompokan pengeluaran dalam anggaran pemerintah yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan suatu program atau kegiatan tertentu.
13. Investasi Jangka Panjang

    Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    Seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Penerimaan Pembiayaan

    Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
16. Anggaran

    Perkiraan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri, tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
17. Kewajiban Jangka Pendek

    Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
18. Jenis Aset Lancar

    Pengelompokan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas (baik pemerintah maupun perusahaan) yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan.
19. Jenis Penerimaan Pembiayaan

    Pengelompokan sumber penerimaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau membiayai pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
20. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

    Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
21. Jenis Belanja Langsung

    Pengelompokan pengeluaran dalam anggaran pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu
22. Belanja Langsung

    Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai....
23. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
24. Ekuitas

    Kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)
25. Jenis Aset Tetap

    Pengelompokan aset berwujud yang dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) untuk digunakan dalam operasional bisnis atau pelayanan publik dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari satu tahun.
26. Dana Perimbangan

    Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
27. Jenis Investasi Jangka Panjang

    Pengelompokan aset atau investasi yang dimiliki oleh suatu entitas (pemerintah, perusahaan, atau individu) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
28. Realisasi

    Penerimaan yang benar-benar diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber PAD dalam suatu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun anggaran.
29. Jenis Kewajiban Jangka Panjang

    Pengelompokan utang atau kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
30. Dana Cadangan

    Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Jenis Kewajiban Jangka Pendek

    Pengelompokan utang atau kewajiban suatu entitas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun atau dalam satu siklus operasi bisnis.
32. Jenis Dana Perimbangan

    Jenis atau pengkategorian dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada daerah.
33. Pengeluaran Pembiayaan

    Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah serta Tuntutan ganti rugi dan tuntuan pembendaharan)
34. Pembiayaan Netto

    Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu
35. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Kategori sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri, yang bersumber dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain yang sah.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Ekuitas

   Jumlah kepemilikan modal atau kekayaan entitas pemilik terhadap aset pemerintah daerah dihitung dengan jumlah aset dikurangi liabilitas (kewajiban)
2. Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

   Jumlah kewajiban yang periode pelunasannya lebih dari 12 Bulan
3. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

   Jumlah kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca
4. Jumlah Aset Lainnya

   Jumlah aset yang tidak memiliki wujud fisik namun nilanya berbentuk kepercayaan dengan pihak lain Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya terdapat dalam Permenkeu 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada BAB VIII
5. Jumlah Dana Cadangan

   Jumlah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Jumlah Aset Tetap

   Jumlah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum
7. Jumlah Properti Investasi

   Jumlah aset yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: (i) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau....
8. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

   Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
9. Jumlah Pembiayaan Netto

   Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu
10. Jumlah Investasi Jangka Panjang

    Jumlah investasi dimana daya yang digunakan akan dijalankan terus menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo (minimal satu tahun)
11. Jumlah Aset Lancar

    Jumlah aset yang berusia kurang dari satu tahun. Sehingga, dapat dikatakan kepemilikan aset berjangka waktu singkat
12. Jumlah Anggaran Belanja Langsung

    Jumlah anggaran belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
13. Jumlah Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Jumlah perkiraan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
14. Jumlah Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    Jumlah anggaran seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Jumlah Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

    Jumlah Anggaran Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah serta Tuntutan ganti rugi dan tuntuan pembendaharan)
16. Jumlah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

    Jumlah realisasi seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Jumlah Realisasi Belanja Langsung

    Jumlah realisasi belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
18. Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan

    Jumlah realisasi semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
19. Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

    Jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan
20. Jumlah Anggaran Penerimaan Pembiayaan

    Jumlah anggaran semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan
21. Jumlah Realisasi Belanja Tidak Langsung

    Jumlah realisasi pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan
22. Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung

    Jumlah anggaran pengeluaran yang tidak langsung berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa publik kepada masyarakat. Jenis belanja ini lebih berkaitan dengan kegiatan administratif dan operasional pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan
23. Jumlah Anggaran Dana Perimbangan

    Jumlah perkiraan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus
24. Jumlah Realisasi Dana Perimbangan

    Jumlah realisasi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus