Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Anti Korupsi BPPKAD Kota Kediri

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-25.3571.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. P. Kusuma Bangsa 97 Kota Kediri

Telepon:	03544674559
Faksimile:	-
Email:	bppka.kotakediri@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	HARDYANTO HERU C. S.STP.
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Jl. PK Bangsa No 97 Kediri
Telepon:	03544674559
Faksimile:	(0354) 4674560
Email:	bppka.kotakediri@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka tata pemerintahan yang baik.Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Upaya mewujudkan lingkungan pelayanan ke arah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi.Oleh karenanya perlu disusun mekanisme  pelaksanaan  pembangunan  unit  kerja  yang  telah membangun   Zona   Integritas   Menuju   WBK/WBBM. Dalam  pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari Korupsi  dan WBBM,  fokus  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:TErwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Sasaran  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN diukur dengan menggunakan ukuran:Nilai persepsi korupsi (IPAK); danTerwujudnya   Peningkatan   Kualitas   Pelayanan   Publik   kepada Masyarakat diukur dengan menggunakan ukuran: Nilai persepsi kualitas pelayanan (IPKP)     Dalam rangka mendapatkan nilai persepsi anti korupsi dan kualitas pelayan ,perlu dilakukan survei terhadap pengguna layanan di Lingkungan BPPKAD Kota Kediri.  

Tujuan Kegiatan
Mengukur persepsi pengguna pelayanan terhadap kinerja pelayanan yang bersih dan bebas KKN yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dalam hal ini BPPKAD Kota Kediri.Mengukur kepuasan pengguna atas pelayanan yang telah diberikan.Menganalisa dan menentukan nilai IPAK dan IPKP Tahun 2024

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan

   Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).
2. Kemudahan Prosedur Pelayanan

   Tata cara pengelolaan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Perilaku Petugas Pelayanan

   Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Penerimaan Imbalan Uang/ Barang/ Fasilitas Diluar Ketentuan

   Menerima atau bahkan meminta imbalan baik berupa uang, barang maupun fasilitas tertentu yang mana hal-hal tersebut diluar ketentuan yang berlaku sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan
5. Percaloan

   Tindakan yang melibatkan orang untuk menjadi perantara untuk mengurus sesuatu dengan memberikan upah tertentu atas jasa yang diberikan.
6. Pengelolaan Fasilitas Penanganan Pengaduan

   Tata cara pelaksanaan pelayanan pengaduan, saran dan masukan sesuai dengan standar yang berlaku
7. Diskriminasi Pelayanan

   Sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan pemberikaan pelayanan
8. Kejelasan Persyaratan Pelayanan

   Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif
9. Pelayanan Diluar Prosedur/ Kecurangan Pelayanan

   Pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengidentifikasi kecurangan
10. Informasi Pelayanan

    Pemberian informasi terkait pelayanan baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
11. Pungutan Liar

    Permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna diluar tarif resmi.
12. Kecepatan Waktu Pelayanan

    Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
13. Kewajaran Biaya Pelayanan

    Kewajaran dari ongkos yang dikenakan penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

Indikator Kegiatan

1. Indeks Persepsi Antikorupsi

   Angka yang menggambarkan persepsi atau anggapan masyarakat terhadap korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politis yang ditinjau dari aspek integritas penyelenggara pemerintah, transparansi kebijakan, dan efektivitas mekanisme antikorupsi.
2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan

   Meningkatkan efektifitas pembangunan dan evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.