Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kediri

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.3571.023

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Basuki Rahmad No.15, Kelurahan Pocanan, Kota Kediri, Jawa Timur 64123

Telepon:	(0354) 682955
Faksimile:	-
Email:	bid.ikptik@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	NUR HAJATI S.Sos.
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jl. Jenderal Basuki Rahmad No.15 Kota Kediri
Telepon:	0354682955
Faksimile:	-
Email:	kominfo@kedirikota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Tujuan Kegiatan
1. Untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 2. Memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, guna memastikan akuntabilitas kepada publik dan stakeholder. 3. Menjadi dasar dalam perencanaan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi

   Banyaknya perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu dan terintegrasi dalam domain pemerintah daerah.
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

   Nilai yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.
3. Jumlah Informasi Disampaikan yang Telah Diassesmen Keamanan Informasinya

   Banyaknya informasi yang telah dipublikasikan dan telah melalui proses penilaian untuk memastikan bahwa informasi tersebut disampaikan melalui saluran yang aman dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan di Kota Kediri.
4. Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti

   Banyaknya aduan, keluhan, atau laporan yang telah diberikan respons atau tindakan oleh pihak berwenang, lembaga, atau organisasi dalam periode waktu tertentu.
5. Jumlah Aplikasi yang Memiliki Tata Kelola Baik

   Banyaknya aplikasi yang memiliki tata kelola baik di Kota Kediri.
6. Jumlah Total Data yang Dimiliki

   Banyaknya data yang dimiliki portal layanan informasi dan dinas terkait di Kota Kediri.
7. Jumlah Aplikasi Keseluruhan yang Dikelola

   Banyaknya aplikasi keseluruhan yang dikelola oleh administrasi di Kota Kediri.
8. Jumlah Total Informasi yang Disampaikan

   Banyaknya informasi yang telah tersampaikan melalui portal layanan informasi di Kota Kediri.
9. Jumlah Data Sektoral yang Tersedia

   Banyaknya data sektoral yang tersedia dan telah dikumpulkan dari berbagai sektor serta siap digunakan untuk keperluan analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan di Kota Kediri.
10. Jumlah Kebijakan yang Dipublikasikan

    Banyaknya kebijakan yang dibuat/ditetapkan oleh pemerintah dan terpublikasi untuk dapat diakses secara umum.
11. Jumlah Total Wilayah Kota

    Total keseluruhan wilayah yang ada di Kota Kediri.
12. Jumlah Wilayah yang Mendukung Smart City dan Melakukan Implementasi

    Banyaknya wilayah yang telah menerapkan konsep smart city dan secara aktif menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan, pengelolaan sumber daya, dan infrastruktur kota di wilayah Kota Kediri.
13. Jumlah Data Sektoral yang Akurat

    Jumlah data sektoral yang akurat dari berbagai sektor yang telah diverifikasi dan dinyatakan valid sesuai dengan standar kualitas data di Kota Kediri.
14. Jumlah Data yang Telah Menerapkan Sistem Keamanan Enkripsi

    Banyaknya data yang telah menerapkan sistem keamanan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi dari akses yang tidak sah di Kota Kediri.
15. Kebijakan yang Ada yang Dapat Dipublikasikan

    Banyaknya kebijakan yang telah dibuat dan seharusnya dapat terpublikasi.
16. Jumlah Aduan yang Masuk

    Keseluruhan aduan, keluhan, atau laporan yang masuk atau diterima oleh suatu lembaga, organisasi, atau pihak berwenang dalam periode waktu tertentu.
17. Jumlah Aplikasi yang Fisibel Untuk Diintegrasi

    Banyaknya perangkat lunak atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu dan fisibel untuk diintegrasi dalam domain pemerintah daerah.
18. Wartawan

    Individu yang menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis di suatu wilayah atau institusi pada periode tertentu, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bidang publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan serta program Pemerintah Daerah.

Indikator Kegiatan

1. Persentase Jumlah Aduan yang Ditindaklanjuti

   Perbandingan jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh organisasi penyelenggara pelayanan publik dengan jumlah pengaduan keseluruhan pada kurun waktu tertentu
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

   Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak....
3. Persentase Data Sektoral yang Akurat

   Persentase data sektoral yang akurat adalah indikator yang menunjukkan proporsi data dari berbagai sektor yang telah diverifikasi dan dinilai kebenarannya sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang tepat.
4. Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik

   Persentase Aplikasi Informasi yang Memiliki Tata Kelola yang Baik adalah indikator yang mengukur proporsi aplikasi informasi yang dikelola secara efektif sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan efisiensi.
5. Persentase Implementasi Smart City

   Smart City adalah sebuah konsep yang menggambarkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di kota atau wilayah perkotaan. Tujuan dari konsep Smart City adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, aman, efisien, dan nyaman....
6. Jumlah Wartawan

   Banyaknya individu yang menjalankan profesi sebagai wartawan atau jurnalis di suatu wilayah atau institusi pada periode tertentu, serta menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam bidang publikasi dan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan serta program Pemerintah Daerah.
7. Persentase data persandian yang diamankan

   Persentase data persandian yang diamankan adalah indikator yang menunjukkan proporsi data yang telah melalui proses pengamanan dengan teknik persandian (enkripsi) dari total data yang memerlukan perlindungan, untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.
8. Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman

   Persentase Informasi yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi yang Aman adalah indikator yang menunjukkan proporsi data atau informasi yang dikirim menggunakan jaringan komunikasi yang terjamin keamanannya, seperti enkripsi, untuk melindungi dari akses tidak sah atau pelanggaran privasi.
9. Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan

   Persentase Kebijakan Daerah yang Dipublikasikan adalah indikator yang menunjukkan proporsi kebijakan pemerintah daerah yang telah diumumkan atau disebarluaskan kepada publik melalui media resmi, dibandingkan dengan total kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.