Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi data pengelolaan e-government Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
komplek pemkab bandung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskominfo.statistik@bandungkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	-

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Perdana Firmansyah S.stp., M.si.
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Komplek Pemkab Bandung
Telepon:	081321845099
Faksimile:	0225891251
Email:	kikiezaki72@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah. E-Government atau pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi layanan, serta akuntabilitas kinerja pemerintah. Di Kabupaten Bandung, berbagai upaya telah dilakukan dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem elektronik untuk mendukung proses administrasi maupun pelayanan publik. Namun demikian, pengelolaan e-Government yang optimal memerlukan data yang akurat dan menyeluruh mengenai infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia, kebijakan, serta tata kelola yang diterapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, kegiatan kompilasi data pengelolaan e-Government dilakukan sebagai dasar untuk pemetaan, evaluasi, serta perumusan kebijakan penguatan sistem pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun dan memetakan data terkait pengelolaan e-Government di seluruh perangkat daerah Kabupaten Bandung, meliputi aspek infrastruktur, aplikasi, kebijakan, tata kelola, dan sumber daya manusia.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

   Perangkat daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terkoneksi secara teknis ke dalam jaringan komunikasi data internal milik pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendukung pertukaran data, komunikasi, dan integrasi....
2. "Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional"

   Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) milik Pemerintah Daerah yang telah dipindahkan dan dioperasikan di infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN), yaitu fasilitas pusat data yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung integrasi, efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan layanan....
3. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas

   Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas adalah pelaksanaan nyata dari program atau kegiatan berbasis inovasi dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang selaras dengan arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi....
4. Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas

   Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh dinas adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang terkoneksi dan menggunakan layanan akses internet yang disediakan, dikelola, atau difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)....
5. Laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

   Dokumen tertulis yang memuat hasil pendampingan, asistensi, evaluasi, dan/atau pembinaan yang dilakukan oleh instansi pembina atau pihak berwenang kepada pemerintah daerah dalam rangka penerapan SPBE.
6. Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas

   Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas adalah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mengikuti kegiatan penyebarluasan informasi, pemahaman, dan pemantapan terkait konsep, tujuan, strategi, serta implementasi Program Kabupaten/Kota....
7. Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional

   Layanan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi adalah layanan berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan telah diakses atau disediakan melalui platform digital resmi yang menjadi pintu utama layanan terpadu
8. Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan

   aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan dan/atau disediakan oleh instansi pusat (melalui kementerian/lembaga) sebagai bagian dari layanan bersama nasional, yang digunakan secara aktif oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
9. Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

   Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik milik pemerintah daerah yang telah terintegrasi melalui platform interoperabilitas atau middleware, sehingga dapat saling bertukar data dan layanan secara otomatis, aman, dan....
10. Dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo

    Dokumen proses bisnis di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah dokumen yang memuat gambaran sistematis dan terstruktur mengenai alur kerja, aktivitas, peran, serta hubungan antar unit kerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, sesuai dengan mandat organisasi dan regulasi yang berlaku.
11. "Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo"

    Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK adalah dokumen yang disusun dan/atau disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai bentuk dukungan, pendampingan, atau asistensi terhadap pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah....
12. Dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan

    Dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan strategis dan teknis yang menggambarkan rancangan menyeluruh tentang bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik diselenggarakan di lingkungan pemerintah daerah. Dokumen ini memuat 6 domain arsitektur SPBE serta peta rencana (roadmap)....

Indikator Kegiatan

1. "Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda"

   Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) adalah jumlah dokumen resmi yang disusun sebagai output dari kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo atau instansi berwenang, dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik....
2. "Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo"

   Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo adalah jumlah dokumen yang disusun dan/atau diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai bentuk dukungan teknis, koordinatif, atau administratif terhadap pelaksanaan audit Teknologi....
3. "Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional"

   Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (PDN) adalah jumlah aplikasi elektronik milik pemerintah daerah yang telah dipindahkan, dioperasikan, dan dihosting secara aktif pada infrastruktur Pusat Data Nasional yang dikelola oleh pemerintah pusat.
4. "Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan"

   Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan adalah jumlah dokumen perencanaan strategis dan teknis SPBE yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah, yang secara lengkap mencakup enam domain arsitektur SPBE serta peta rencana implementasinya....
5. "Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo"

   Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah jumlah dokumen yang memuat pemetaan alur kerja, aktivitas, pelaku, dan hubungan antar fungsi dalam pelaksanaan tugas dan layanan Dinas Kominfo, yang disusun secara sistematis sesuai dengan standar penyelenggaraan Sistem....
6. "Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan"

   Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan adalah jumlah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan, disediakan, dan/atau ditetapkan oleh instansi pemerintah pusat (sebagai layanan bersama nasional) yang telah digunakan secara aktif oleh perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan....
7. "Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas"

   Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas adalah jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang telah mengikuti kegiatan penyebarluasan informasi, pemahaman, dan pemantapan terkait konsep, tujuan, kebijakan, serta implementasi....
8. "Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota"

   Jumlah perangkat daerah di pemerintah kabupaten/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah adalah jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah terkoneksi secara teknis ke dalam jaringan komunikasi data internal milik pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendukung pertukaran....
9. "Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah"

   Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah jumlah aplikasi elektronik yang dimiliki dan/atau digunakan oleh perangkat daerah yang telah diintegrasikan melalui platform integrasi (middleware) untuk memungkinkan pertukaran data dan layanan antar aplikasi....
10. "Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas"

    Jumlah implementasi inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas adalah jumlah program, kegiatan, atau solusi inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah dilaksanakan secara nyata oleh pemerintah daerah, dan selaras dengan arah kebijakan, strategi,....
11. "Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas"

    Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas adalah jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang menggunakan layanan akses internet yang difasilitasi, dikelola, atau disediakan secara langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika....
12. "Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional"

    Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan portal pelayanan pemerintah daerah terintegrasi adalah jumlah layanan pemerintahan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan telah tersedia, diakses, atau diintegrasikan melalui platform digital resmi milik pemerintah daerah atau nasional