Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengadaan Barang / Jasa Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Proyeksi Ekonomi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. RTA Milono No. 1, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	sekda@kalteng.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Leonard S. Ampung
Eselon 2:	Suharno, ST., M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	NI NENGAH FEBRIASTUTIANA SARI, S.st.Pi.,M.M
Jabatan:	PLT. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Alamat:	Jl. RTA Milono No.1 Plangka Raya
Telepon:	05363222575
Faksimile:	-
Email:	ukpbj@biropbj.kalteng.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan ini diselenggarakan untuk memastikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018, perubahan ini bertujuan untuk mendukung penyesuaian penggunaan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta optimalisasi pengadaan jasa konstruksi. Pentingnya pengelolaan pengadaan yang terintegrasi dan berbasis data mendorong perlunya perencanaan matang, dengan mendasarkan setiap langkah pada data yang terstruktur sesuai pedoman statistik. Metadata kegiatan pengadaan barang/jasa ini juga akan menjadi panduan untuk memastikan kualitas hasil pengadaan, termasuk dalam hal ketepatan waktu, biaya, serta pemenuhan standar mutu

Tujuan Kegiatan
a. Meningkatkan efisiensi pengadaan dengan mengutamakan produk lokal dan mendorong keterlibatan usaha kecil dan menengah. b. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, agar barang/jasa yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan peraturan. c. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadaan, mendukung pelaksanaan e-purchasing dan tender cepat yang diatur dalam perpres tersebut. d. Mewujudkan pengadaan yang berkelanjutan, mendukung pemerataan ekonomi serta perluasan kesempatan usaha bagi berbagai sektor dalam negeri."

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nilai Transaksi Belanja Barang/Jasa Non Produk Dalam Negeri

   jumlah total nilai uang (dalam rupiah) yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria sebagai produk dalam negeri, atau dengan kata lain menggunakan produk impor atau produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di bawah ketentuan yang berlaku
2. Nilai Transaksi Belanja Barang/Jasa produk Dalam Negeri

   Nilai Transaksi Belanja Barang/Jasa Produk Dalam Negeri adalah jumlah total nilai uang (dalam rupiah) yang dibelanjakan oleh instansi pemerintah untuk pengadaan barang/jasa yang berasal dari produk dalam negeri, baik melalui penyedia maupun melalui mekanisme e-purchasing, tender, atau metode lainnya.
3. Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

   cara atau mekanisme yang digunakan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan dalam memilih penyedia barang/jasa yang akan melaksanakan pekerjaan pengadaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya
4. Jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

   pengelompokan kegiatan pengadaan berdasarkan objek atau sifat pekerjaan yang akan dilaksanakan

Indikator Kegiatan

1. Realisasi Pengadaan Barang/Jasa

   Status pencapaian suatu paket pengadaan yang telah menyelesaikan seluruh proses hingga tahap penyerahan hasil pekerjaan dan pembayaran telah dilakukan, dengan mengidentifikasi metode pemilihan penyedia yang digunakan (seperti tender, pengadaan langsung, e-purchasing, dll.)
2. Realisasi Transaksi Belanja Barang/Jasa Non Produk Dalam Negeri

   Realisasi Transaksi Belanja Produk Non Produksi Dalam Negeri di Pemprov. Kalteng
3. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa

   penilaian kinerja pemerintah yang mengukur seberapa baik pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi
4. Realisasi Transaksi Belanja Barang/Jasa Produk Dalam Negeri

   Realisasi Transaksi Belanja Barang/Jasa Produk Dalam Negeri (PDN) adalah nilai total pengeluaran aktual (belanja) oleh instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) atau entitas lain yang diwajibkan, untuk memperoleh barang atau jasa yang memiliki komponen produksi dalam negeri, termasuk....