Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Database Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Banda Aceh-Meulaboh, Kuala Meurisi, Calang, Kabupaten aceh Jaya

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmp2tsp.aj@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Rahmat Fuadi, ST.,MT

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dr. T. Minjar Naiza, S.Mn., M.Si
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Calang Aceh Jaya
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpmp2tsp.aj@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya terbentuk dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang mempunyai tugas utama melaksanakan Penerbitan Izin, Pemantauan Izin dan Pembatalan Izin di Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam rangka menjamin terselenggaranya good government yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan dan cita – cita Bangsa dan Negara, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi dan kolusi. Upaya ini untuk menselaraskan dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan pembuatan data base sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengelolaan Perizinan atas tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya

Tujuan Kegiatan
Penyusunan Data Base Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai data-data baik itu sarana dan prasarana, izin yang diproses dan dikeluarkan serta data-data yang mendasar lainnya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya mulai tahun 2020 hingga tahun 2024.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Lainnya : Penggunan Formula Microsoft Excel

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Izin Sektor Perdagangan dan Jasa

   Izin usaha yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung

   Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
3. Daftar Penerbitan Perizinan

   Legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Izin Sektor Pendidikan

   Izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (formal) maupun pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (informal)
5. Izin Sektor Industri

   Izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Izin Sektor Kesehatan

   Izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit masyarakat
7. Rekomendasi

   Rekomendasi usaha yang wewenang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh
8. Izin Sektor Promosi dan Periklanan

   Izin Sektor Promosi dan Periklanan adalah kegiatan komunikasi baik kepada masyarakat maupun calon investor untuk meningkatkan nilai usaha melalui pameran, periklanan, demonstrasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat persuasif.
9. Nama Perusahaan

   Sebutan bagi perusahaan sesuai akta pengesahannya.
10. Izin Sektor Perikanan

    Izin yang dikeluarkan terkait kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Izin Sektor Perkebunan

    Izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan perkebunan yang memiliki luas 25-200 Hektar. Untuk kategori di ats 200 Hektar menggunakan surat izin rekomendasi.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Izin Sektor Kesehatan

   Jumlah izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit masyarakat
2. Jumlah Izin Sektor Industri

   Jumlah izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyasi nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
3. Jumlah Izin Sektor Perkebunan

   Jumlah izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan perkebunan yang memiliki luas 25-200 Hektar. Untuk kategori di atas 200 hektar menggunakan surat izin rekomendasi.
4. Jumlah Izin Mendirikan Bangunan Gedung

   Jumlah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Jumlah Penerbitan Izin

   Jumlah legalitas yang diberikan kepada wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Jumlah Rekomendasi

   Jumlah rekomendasi usaha yang wewenang izinnya dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh
7. Jumlah Izin Sektor Perdagangan dan Jasa

   Jumlah izin usaha yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Jumlah Izin Sektor Promosi dan Periklanan

   Jumlah izin kegiatan komunikasi baik kepada masyarakat maupun calon investor untuk meningkatkan nilai usaha melalui pameran, periklanan, demonstrasi, maupun kegiatan lainnya yang bersifat persuasif.
9. Jumlah Perusahaan

   Merupakan jumlah perusahaan yang mencakup pada kriteria berikut: a. Suatu badan yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang/jasa, terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang....
10. Jumlah Izin Sektor Pendidikan

    Jumlah izin usaha yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (formal) maupun pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (informal)
11. Jumlah Izin Sektor Perikanan

    Jumlah izin yang dikeluarkan terkait kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.