Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dokumen Hukum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Hukum

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Komplek Perkantoran dan Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	birohukum@babelprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Fery Afrianto
Eselon 2:	Harpin, SH

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Andi Namandang, SH., MH.
Jabatan:	Koordinator Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
Alamat:	Jl. Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon:	0717439325
Faksimile:	0717439324
Email:	andi.namandang@babelprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting, terutama dalam rangka pembentukan sistem hukum nasional, sebab segala kehidupan, baik kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa, maupun kehidupan bermasyarakat harus didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, diperlukan kompilasi data dokumen hukum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan Kegiatan
Menyusun rekapitulasi data dokumen hukum daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Desain

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Pengolahan Data

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Analisis

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Diseminasi Hasil

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Evaluasi

2024-01-01 s.d. 2024-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah peraturan daerah	Peraturan daerah	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota	Periode pengumpulan data
Jumlah peraturan gubernur	Peraturan gubernur	Jumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah	Periode pengumpulan data
Jumlah Artikel Hukum yang telah dipublikasikan	Artikel Hukum	Jumlah artikel dengan topik hukum yang telah dipublikasikan	Periode pengumpulan data
Jumlah monografi hukum	Monografi hukum	Jurmlah ringkasan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan	Periode pengumpulan data
Jumlah produk hukum dearah yang telah ditetapkan	Produk hukum daerah	Jumlah peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD	Periode pengumpulan data

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA BARAT
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BANGKA SELATAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	BELITUNG TIMUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KOTA PANGKALPINANG

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Lainnya : Pengumpulan dari tabulasi Microsoft Excel dalam bentuk file

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Subkoordinator Dokumen Hukum dan NHL

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : pemeriksaan data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-02-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Jumlah artikel hukum yang telah dipublikasikan
Jumlah artikel dengan topik hukum yang telah dipublikasikan
Jumlah monografi hukum
Jumlah ringkasan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan
Jumlah peraturan gubernur
Jumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah
Jumlah peraturan daerah
Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota

Indikator Kegiatan

Jumlah Dokumen Hukum
Banyaknya produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan....
Jumlah produk hukum daerah yang telah ditetapkan
Jumlah peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD