Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Informasi dan Komunikasi Publik Kota Sawahlunto

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Lantai II Blok A Pasar Sawahlunto Kode Pos 27411

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	diskominfo@sawahluntokota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sawahlunto

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sari Rahmawati, SSTP,. MH
Jabatan:	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Statistik
Alamat:	Lantai II Blok A Pasar Sawahlunto Kode Pos 27411
Telepon:	081261678250
Faksimile:	-
Email:	sarirahmawati@sawahluntokota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Peraturan ini menjadi dasar bagi Diskominfo untuk mengelola informasi dan komunikasi publik. Pemerintah daerah juga memiliki landasan hukum terkait transparansi dan pengelolaan informasi, yang tercermin dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Forum Satu Data Kota Sawahlunto. Terdapat pula Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sawahlunto FM, yang berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Landasan hukum utama yang menjamin hak setiap orang atas informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP: Menjelaskan lebih rinci pelaksanaan UU KIP.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data statistik yang akurat dan terukur mengenai tingkat keterbukaan informasi di berbagai badan publik, di Kota Sawahlunto 2. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan badan publik terhadap ketentuan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik 3. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi oleh badan publik dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat 4. Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi di lingkungan badan publik 5. Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, Komisi Informasi, dan badan publik lainnya untuk perbaikan tata kelola informasi publik. 6. Mendukung pelaksanaan prinsip Satu Data Indonesia, khususnya dalam integrasi dan pemanfaatan data statistik sektoral di bidang keterbukaan informasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kelompok informasi Masyarakat menurut Kecamatan

   Banyaknya kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah
2. Kemitraan Media

   Banyaknya bentuk kerjasama dengan media yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas di bidang diseminasi informasi
3. Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mekanisme Mediasi

   Banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
4. Pengaduan pada sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

   Penyampaian aspirasi, laporan, atau keluhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan publik kepada instansi pemerintah pusat dan daerah melalui kanal terintegrasi (website, SMS, medsos, aplikasi) untuk ditindaklanjuti,
5. Pemohon Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

   Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi yang dihasilkan, disimpan, atau dikelola oleh Badan Publik, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai layanan satu pintu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan....
6. Jenis Media

   Kategori media massa yang menjadi mitra Diskominfo Kota Sawahlunto berdasarkan karakteristik saluran penyebaran informasinya.
7. Kecamatan

   Satuan Wilayah Administratif

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Kemitraan Media

   Banyaknya bentuk kerjasama dengan media yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan kepercayaan antara Pemerintah dengan media radio, media televisi, media cetak, dan media komunitas di bidang diseminasi informasi.
2. Jumlah Pengaduan pada Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

   Penyampaian aspirasi, laporan, atau keluhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan publik kepada instansi pemerintah pusat dan daerah melalui kanal terintegrasi (website, SMS, medsos, aplikasi) untuk ditindaklanjuti,
3. Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Mekanisme Mediasi

   Banyaknya penyelesaian sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna/pemohon informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
4. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat

   Banyaknya kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah