Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Pendataan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial di Kota Tanjungpinang

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Pencacahan Lengkap

Sektor Kegiatan
Industri dan Jasa

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.2172.033

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Gedung C Lantai 3 dan 4, Jl. Daeng Celak Senggarang

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dtkkum@tanjungpinangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Sylfa Yenny Dwi Putri, S.E
Jabatan:	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Alamat:	Gedung C Lantai 3 dan 4, Jl. Daeng Celak Senggarang
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	programdisnakerkopum@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Hubungan industrial pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hubungan industrial, setiap permasalahan yang terjadi ditingkat perusahaan dan masalah-masalah ketenagakerjaan yang timbul harus diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan atau musyawarah. Namun tidak semua perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dalam suatu perusahaan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaaan pandangan tentang berbagai hal terkait dengan hubungan kerja atau syarat-syarat kerja lain, sehingga timbulnya perselisihan hubungan industrial yang tidak dapat dihindarkan.Hubungan industrial yang baik dan harmonis akan mempermudah bagi setiap pihak untuk mencapai tujuannya baik pihak pengusaha maupun pekerja. Kondisi ini efektif untuk meningkatkan produktivitas. Dalam penerapan di dunia kerja, hubungan industrial yang baik dan harmonis akan mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, peningkatan produktivitas kerja. Kondisi hubungan industrial yang harmonis dan kondusif juga berdampak pada perkembangan perusahaan yang akan mendorong penciptaan lapangan kerja baru serta akan mendorong terciptanya stabilitas nasional di sektor tenaga kerja yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam mewujudkan kondisi hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menciptakan kondusifitas di Kota Tanjungpinang, perlu dilakukanbeberapa upaya antara lain adalah dengan memberikan pelayanan yang prima bagi para pihak (pekerja, serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha) yaitu menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan cepat dan tepat melalui musyawarah mufakat dengan tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam rangka memberikan pelayanan prima dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial maka Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota kepada para pihak yaitu pekerja, serikat pekerja/serikat buruh dan Pengusaha. Dengan tujuan antara lain perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). Dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perjanjian bersama maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan win win solution, sehingga hubungan industrial di perusahaan tetap berjalan harmonis dan tidak akan terjadi keresahan akibat adanya ketidakpuasan dari salah satu pihak.

Tujuan Kegiatan
Agar terpenuhinya hak-hak pekerja.Menyelesaikan suatu masalah antara pekerja dan perusahaan secara kekeluargaan dan musyawarah.Agar terbentuknya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk meningkatkan jumlah pencapaian perjanjian bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga tidak terjadi gejolak demonstrasi pekerja/serikat pekerja yang akan mengganggu kondusifitas Kota Tanjungpinang.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Evaluasi oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

   Proses hukum dan/atau non-hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus perselisihan hubungan industrial melalui beberapa upaya diantaranya bipartit, klarifikasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan/atau pengadilan hubungan industrial.
2. Dasar Laporan

   Informasi yang berisi fakta tentang kasus perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam hubungan industrial yang menjadi landasan pelaporan.
3. Tuntutan

   Permohonan yang diminta oleh pihak yang melakukan pengaduan atas perselisihan hubungan industrial.
4. Tanggal Lapor

   Tanggal pada saat pelapor mengadukan kasus perselisihan yang terjadi ke Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro.
5. Pihak yang Berselisih

   Pihak yang terkait dalam perselisihan hubungan industrial, diantaranya yakni : pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, serta pengusaha atau gabungan pengusaha.
6. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

   Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan/atau....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

   Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial yang sudah diselesaikan melalui beberapa upaya diantaranya bipartit, klarifikasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan/atau pengadilan hubungan industrial.
2. Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

   Banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial, yakni kasus perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan....