Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL.SALOTUNGO NO.2

Telepon:	48423743
Faksimile:	-
Email:	DPMPTSPNASKERTRANS@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Ketenagakerjaan
Alamat:	Jl. Salotungo, Lalabata Rilau, Lalabata
Telepon:	085396934555
Faksimile:	-
Email:	naker.dpmptspnakertrans@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kompilasi Data Ketenagakerjaan Kabupaten Soppeng dilaksanakan sebagai upaya menyediakan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan kebijakan ketenagakerjaan di daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data ketenagakerjaan sebagai dasar perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi,penempatan, serta perlindungan tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, Kabupaten Soppeng diharapkan memiliki basis data yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung sinkronisasi kebijakan, peningkatan efektivitas program ketenagakerjaan, dan penguatan layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data dan informasi mengenai Ketenagakerjaan dalam perumusan kebijakan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : By phone

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Tenaga kerja peserta orogram jaminan sosial ketenagakerjaan

   Tenaga kerja yang terdaftar aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagerjaan pada kecematan atau perusahaan tertentu, yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
2. Informasi Lowongan Pekerjaan

   "Informasi lowongan pekerjaan memuat : a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan b. jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman kerja, dan syarat-syarat lain yang diperlukan"
3. Sarana Hubungan Industrial

   Seluruh sarana pendukung hubungan industrial di perusahaan seperti LKS Bipartit, Peraturan Perusahaan atau PKB
4. Sarana keselamatan kerja dan kesehatan kerja

   Fasilitas, peralatan dan sistem pendukung yang diperlukan untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, seperti APD, APAR, P3K, sistem proteksi kebakaran, serta dokumen K3

Indikator Kegiatan

1. Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

   Tenaga kerja yang terdaftar aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada kecamatan atau perusahaan tertentu, yang meliputi program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
2. Sarana keselamatan dan kesehatan kerja

   Fasilitasi, peralatan dan sistem pendukung yang diperlukan untuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja seperti APD, APAR, P3K, sistem proteksi kebakaran serta dokumen K3
3. Lowongan Kerja

   Jumlah pekerjaan yang tersedia pada perusahaan /perseorangan yang membutuhkan tenaga kerja dalam periode tertentu
4. Sarana Hubungan Industrial

   Seluruh sarana pendukung hubungan industrial di perusahaan seperti LKS, Bipartit, Peraturan Perusahaan atau PKB