Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA KINERJA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Produktivitas

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kejaksaan Negeri Salatiga

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jin. Jenderal Sudlrman No.181 A, Kel. Gendongan, Kee. Tingkir, Salatiga

Telepon:	(0298) 326117
Faksimile:	-
Email:	kejari.salatiga@kejaksaan.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Kejaksaan Negeri
Jabatan:	Kepala Kejaksaan Negeri
Alamat:	Jln. Jenderal Soedirman No. 181 A Kel. Gendongan, Kec. Tingkir, Salatiga
Telepon:	(0298) 326117
Faksimile:	(0298) 326117
Email:	kejari.salatiga@kejaksaan.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Rencana Pengkompilasian Kinerja Kejaksaan Negeri Salatiga dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi publik dan publikasi data yang dapat diakses oleh masyarakat dan terkompilir dalam satu data Salatiga yang terintegrasi

Tujuan Kegiatan
Pendokumentasian dilakukan agar masyarakat dapat melihat capaian kinerja Kejaksaan Negeri Salatiga dalam kurun waktu yang ditentutan melalui indikator diantaranya 1. Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum 2. Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Khusus 3. Jumlah Penyuluhan Hukum 4. Jumlah Penerangan Hukum

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-12-30 s.d. 2023-12-31

Desain

2023-12-30 s.d. 2023-12-31

Pengumpulan Data

2024-01-02 s.d. 2025-01-05

Pengolahan Data

2024-01-02 s.d. 2025-01-05

Analisis

2024-01-06 s.d. 2025-01-07

Diseminasi Hasil

2024-01-08 s.d. 2025-01-09

Evaluasi

2024-01-09 s.d. 2025-01-10

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum	1. Tindak Pidana 2. Tindak Pidana Umum	Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak Pidana Umum adalah jenis perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum Pidana Umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa undang-undang lainnya yang terkait. (Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang No. 1 Tahun 2024. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)	Januari s/d Desember
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	1. Tindak Pidana 2. Tindak Pidana Khusus	Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak Pidana Khusus adalah jenis perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran Hukum Pidana yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)	Januari s/d Desember
Jumlah Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum	Banyaknya kegiatan yang menyebarkan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menciptakan kesadaran dan budaya hukum agar masyarakat patuh pada hukum dan tercipta ketertiban serta kepastian hukum	Januari s/d Desember
Jumlah Penerangan Hukum	Penerangan Hukum	Banyaknya kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau informasi terkait dengan aspek hukum kepada Instansi Pemerintah	Januari s/d Desember

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
SEMESTERAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA

Metode Pengumpulan Data
Mengisi Kuesioner Sendiri

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : SKPD dan Sekolah yang berada di Kota Salatiga

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : instansi K/L

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2025-01-10;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Jumlah Penerangan Hukum
Banyaknya kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau informasi terkait dengan aspek hukum kepada Instansi Pemerintah
Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum
Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak....
Jumlah Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak....
Jumlah Penyuluhan Hukum
Banyaknya kegiatan yang menyebarkan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menciptakan kesadaran dan budaya hukum agar masyarakat patuh pada hukum dan tercipta ketertiban serta kepastian hukum

Indikator Kegiatan

Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Umum
Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak....
Jumlah Penerangan Hukum
Banyaknya kegiatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemahaman, atau informasi terkait dengan aspek hukum kepada Instansi Pemerintah
Jumlah Penanganan Perkara Bidang Tindak Pidana Khusus
Banyaknya penanganan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, baik dengan cara melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi hukum pidana. Tindak....
Jumlah Penyuluhan Hukum
Banyaknya kegiatan yang menyebarkan informasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan menciptakan kesadaran dan budaya hukum agar masyarakat patuh pada hukum dan tercipta ketertiban serta kepastian hukum