Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2023

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-23.3674.003

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Maruga Raya No.1, Serua, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15321

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	pep.kominfotangsel11@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Eselon 2:	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Ahmad Syatiri, SE
Jabatan:	Kepala Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dan Layanan Informasi Publik
Alamat:	Jl. Maruga Raya No. 1, Serua, Kec. Ciputat
Telepon:	02127598785
Faksimile:	-
Email:	statistikkominfotangsel@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan juga peran aktif secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Partisipasi politik sangat penting dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat akan terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Sehingga keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat. Paling tidak warga masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik sekaligus mengambil bagian untuk mempengaruhi pemerintah dalam keputusan politik. Pemilihan kepala daerah sebagai wahana menyalurkan segala aspirasi masyarakat melalui suksesi dalam pemilihan kepala daerah, peran warga masyarakat terutama dalam mempengaruhi keputusan politik sangat prioritas. Pada pemilihan kepala daerah setiap individu maupun kelompok masyarakat dapat memanifestasikan kehendak mereka secara sukarela, tanpa pengaruh dari siapapun. Dalam hal ini setiap anggota masyarakat secara langsung dapat memberikan suara dalam pemilihan serta aktif dalam menghadiri kegiatan-kegiatan politiknya, seperti kampanye. Namun keaktifan anggota masyarakat baik dalam memberikan suara maupun kegiatan kampanye tentu harus didorong oleh sikap orientasi yang begitu tinggi. Dengan demikian Partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian secara aktif, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sebagai bentuk pelaksanaan nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam politik memiliki peran penting. Karena demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Disertai nilai-niai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu Kebebasan dan Kesetaraan. Faktor-faktor yang dikemukakan diatas melatarbelakangi kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik

Tujuan Kegiatan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Bidang Politik diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan data kompilasi produksi administrasi bidang politik yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai gambaran arah pembangunan daerah kota Tangerang Selatan berbasis data dan informasi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan yang berkesinambungan dimasa yang akan datang dengan sasaran prioritas yang lebih jelas dan terarah. Adapun sasaran kompilasi adalah: 1. Data dan profil perangkat daerah dan instansi vertikal terkait peran dalam kegiatan politik di daerah 2. Data sektoral dari perangkat daerah dan instansi vertikal 3. Analisa survei dan kompilasi

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

   Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai ASN berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu. Mereka melaksanakan tugas pemerintahan seperti PNS.
2. Unit Kerja

   Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pengendalian perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/Kota
3. Agama

   Agama/kepercayaan yang dianut oleh responden sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan. Jika saat pendataan terjadi perbedaan agama yang dianut dengan yang tertera di dokumen KK/KTP, maka isian....
4. Pendidikan dan Pelatihan

   kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai
5. Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah.
6. pendidikan

   usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,....
7. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Jenis Kelamin

   Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

   Banyaknya seluruh pegawai negeri sipil
2. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara

   Jumlah kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.