Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Perilaku Anti Korupsi

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Telepon:	Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291
Faksimile:	Faks (62-21) 3857046
Email:	dithansos@bps.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Kedeputian Bidang Statistik Sosial
Eselon 2:	Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Trophy Endah Rahayu SST., M.Si.
Jabatan:	Statistisi Ahli Madya
Alamat:	Jl. Dr Sutomo 6 - 8
Telepon:	(62-21) 3841195 Ext. 4350
Faksimile:	(62-21) 3857046
Email:	trophy@bps.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Korupsi Merupakan Permasalahan Global Yang Berdampak Pada Berbagai Sektor Kehidupan Masyarakat. Bisa Dikatakan Bahwa Tidak Ada Satu Pun Pihak Yang Tidak Terlibat Pada Tindak Pidana Korupsi, Baik Secara Vertikal Maupun Horizontal (sjawie Dalam Wiryawan Dan Tjatrayasa, 2016). Korupsi Di Indonesia Sudah Semakin Meluas, Tidak Hanya Terjadi Di Kalangan Penyelenggara Pemerintahan, Pejabat Publik, Dan Wakil Rakyat Saja Tetapi Sudah Menyebar Ke Masyarakat Bawah. Bahkan, Korupsi Di Kalangan Pemerintahan Telah Tumbuh Secara Vertikal Dan Horizontal Ke Daerah-daerah. Salah Satu Akar Penyebab Berkembangnya Praktik Korupsi Diduga Berasal Dari Rendahnya Integritas Para Pelakunya Dan Masih Kentalnya Budaya Permisif Terhadap Tindakan Korupsi. Masalah Budaya Inilah Yang Menyebabkan Pemberantasan Terhadap Korupsi Selalu Tidak Pernah Tuntas. Berbagai Upaya Telah Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Korupsi. Pemerintah Melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (stranas Pk) Menyusun Arah Kebijakan Nasional Yang Memuat Fokus Dan Sasaran Pencegahan Korupsi Yang Digunakan Sebagai Acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Dan Pemangku Kepentingan Lainnya Dalam Melaksanakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Disebutkan Bahwa Salah Satu Tujuan Global Adalah Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan. Dalam Tujuan Global Tersebut Terdapat Sasaran Global Untuk Secara Substansial Mengurangi Korupsi Dan Penyuapan Dalam Segala Bentuknya. Korupsi Juga Menjadi Sasaran Nasional Pada Rpjmn 2020-2024, Yaitu Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (ipak) Menjadi 4,14 Pada Tahun 2024 (lampiran Teknokratik Rpjmn 2020-2024). Dari Penjabaran Di Atas Dapat Disimpulkan Bahwa Data Terkait Perilaku Antikorupsi Menjadi Hal Yang Penting Sebagai Bahan Perencanaan Dan Evaluasi Program Pembangunan. Untuk Memenuhi Kebutuhan Data Tersebut, Badan Pusat Statistik (bps) Mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi (ipak) Melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (spak). Spak Merupakan Survei Yang Bertujuan Untuk Mengukur Permisifitas Masyarakat Terhadap Perilaku-perilaku Korupsi, Sosialisasi, Dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Antikorupsi. Penyelenggaraan Spak Telah Dimulai Sejak 2012.

Tujuan Kegiatan
1. Mengukur Penilaian, Pengetahuan, Perilaku, Dan Pengalaman Individu Terkait Perilaku Anti Korupsi Individu Di Indonesia 2. Mengukur Sejauh Mana Budaya Zero Tolerance Terhadap Perilaku Korupsi Terinternalisasi Dalam Setiap Individu Khususnya Terkait Dengan Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Ya

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 238
Pengumpul data/enumerator: 540

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

1. Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir

   Berdasarkan International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), suap didefinisikan sebagai perbuatan menjanjikan, menawarkan, memberi, meminta, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk atau dari pejabat publik/pekerja swasta, baik secara langsung maupun tidak, agar orang....
2. Indeks Persepsi

   Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di masyarakat yang tercakup dalam tiga subdimensi yaitu subdimensi keluarga, subdimensi komunitas, dan subdimensi publik.
3. Indeks Pengalaman Publik

   Pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik pada kurun waktu 12 bulan terakhir terkait korupsi
4. Indeks Persepsi Komunitas

   Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di lingkup komunitas
5. Indeks Persepsi Publik

   Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di lingkup publik
6. Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas, selama 12 bulan terakhir

   Berdasarkan International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), suap didefinisikan sebagai perbuatan menjanjikan, menawarkan, memberi, meminta, atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk atau dari pejabat publik/pekerja swasta, baik secara langsung maupun tidak, agar orang....
7. Indeks Pengalaman

   Pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya terkait korupsi.
8. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

   Angka yang menggambarkan tingkat pemahaman serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan penyuapan yaitu Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini hanya mengukur....
9. Indeks Pengalaman Lainnya

   Pengalaman masyarakat terkait kejadian korupsi selain yang berhubungan dengan petugas layanan publik
10. Indeks Persepsi Keluarga

    Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di lingkup keluarga