Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2023

Dalam Mengamanatkan UU No.25 Tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun PermenpanRB No 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberi gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas yang diberikan
Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan sebagai salah satu penyedia layanan publik, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi terkait tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.
SKM akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan prima semakin meningkat dari waktu ke waktu

1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur pelayanan publik 2. Mengetahui Kinerja Penyelenggara Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut hasil SKM 4. Mengetahui indeks Kepuasan Masyarakat sebagai kualitas pelayanan