Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pendampingan dan Asistensi

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang

Telepon:	0254 7039946
Faksimile:	0254 267041
Email:	inspektoratpep@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Inspektur Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dra. Nia Karmina Juliasih, M.S
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang
Telepon:	02547039946
Faksimile:	0254 267041
Email:	inspektoratpep@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Pasal 36), bahwa: Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenanganInspektorat Provinsi Banten dalam penyusunan rencana kerja maupun penyusunan anggaran pertahun disesuaikan dengan kemampuan APBD Provinsi Banten Tahun anggaran 2022. Pada penyusunan APBD tahun anggaran 2022 untuk kegiatan pendampingan dan asistensi sub kegaiatan antara lain: 1) Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, 2) Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi. 3) Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. 4) Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.

Tujuan Kegiatan
Memastikan penyusunan neraca aset penyelenggaraan pemerintahan pada unit kerja di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota dan untuk menjamin suatu kegiatan berjalan efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

   Sasaran terwujudnya peningkatan kuallitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
2. Manajemen Perubahan

   Manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembanguna zona Integritas di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

   Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran : a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan b. Persentase penyelesaian TLHP
4. Penguatan Pengawasan

   Penguatan pngawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masong-masing instansi di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
5. Penguatan Akuntabilitas

   Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan program dan kegaiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
6. Penataan Sistem Manajemen SDM

   Penataan sistem manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

   Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat di lingkup pemerintahan di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
8. Penataan Tatalaksana

   Penataan tatalaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona integritasb menuju WBK/WBBM di lingkup pemerintahan Provinsi Banten

Indikator Kegiatan

1. Menuju Wilayah Bebas Korupsi

   Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan di lingkup pemerintahan Provinsi Banten.