Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-25.0000.040

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

Telepon:	0215715349
Faksimile:	0215715925
Email:	pusat_tekinfo@dpr.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Administrasi
Eselon 2:	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Erni Husniyati, S.H., M.H.
Jabatan:	KEPALA BAGIAN PENGADUAN MASYARAKAT
Alamat:	Graha Bintaro Raya
Telepon:	081511164575
Faksimile:	-
Email:	erni.husniyati@dpr.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai lembaga negara yang berperan sebagai representasi masyarakat memiliki tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat seharusnya menjalankan perannya dalam menjaga dan melaksanakan kepercayaan publik yang telah diberikan, salah satunya dengan mengarustamakan data pengaduan masyarakat sebagai masukan dan tindaklanjut dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Tahun 1945. Pengawasan DPR  ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan oleh pihak eksekutif, sehingga terjadi sistem check and balances, antara pemerintah dan DPR.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan kompilasi pengaduan masyarakat ke DPR RI merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan suara rakyat didengar dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan. Melalui pengaduan masyarakat DPR RI dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, menyelesaikan masalah konkret yang dihadapi masyarakat, dan memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat.Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui indikator persentase pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Status Pengaduan ke DPR RI

   Posisi atau tahapan penanganan terkini atas laporan, keluhan, atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPR RI (baik melalui Sekretariat Jenderal, Fraksi, maupun Komisi) dalam rangkaian proses tindak lanjut sesuai mekanisme tata tertib dewan.
2. Cara penyampaian aduan ke DPR RI

   Cara penyampaian dokumen oleh seseorang atau sekelompok orang, yang berisi pemberitahuan dan/atau laporan tentang adanya pelanggaran atau ketidakpuasan
3. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
4. Jenis Alat Kelengkapan Dewan (akd)

   pengelompokan unit kerja dalam struktur dewan perwakilan rakyat berdasarkan fungsi dan tugasnya
5. bidang pengaduan

   pengelompokan jenis aspirasi atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan atau sektor yang menjadi pokok persoalan

Indikator Kegiatan

1. Persentase Aduan Masyarakat yang sudah ditindaklanjuti

   Persentase aduan masyarakat yang sudah ditindakklanjuti adalah jumlah seluruh aduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh komisi/badan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui cara rapat denngar pendapat maupun metode lainnya pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan....
2. Jumlah pengaduan Masyarakat ke DPR RI

   Banyaknya berkas, surat, dokumen elektronik yang disampaikan secara resmi oleh individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi kepada DPR RI melalui kanal pengaduan yang tersedia (seperti Sekretariat Jenderal, Bagian Pengaduan Masyarakat, atau situs resmi) dalam satu periode waktu tertentu.