Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 2025

Berdasarkan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Bandung maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik khususnya pemerintah desa terhadap pelayanan yang diberikan.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang diperoleh dari hasil pengukuran atas masyarakat desa terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa