Metadata Indikator Statistik
Daftar Metadata Indikator Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data
Persentase Aset Dalam Kondisi BaikBerdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah.... Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selengkapnya |
Indeks Kualitas Lingkungan HidupNilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Kompilasi Data Indeks Kualiatas Lingkungan Hidup (IKLH) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 2025 Dinas Lingkungan HidupSelengkapnya |
Nilai Pelaporan AKIP KabupatenRangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan[K00973] Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.... Kompilasi Data Penilaian Dan Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Bandung 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahSelengkapnya |
Nilai Index Tata Kelola Manajemen ASNManajemen Aparatur Sipil Negara adalah pengelolaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan PP Nomor 11.... Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selengkapnya |
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses InternetJumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet adalah jumlah instansi perangkat daerah beserta unit kerja di bawahnya di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki dan menggunakan koneksi internet, baik melalui jaringan publik maupun.... Kompilasi data nilai Persentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terhubung dengan akses internet 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten BandungSelengkapnya |
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman[K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan.... Kompilasi Data Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahSelengkapnya |
total hasil penelitian dan pengembangan[K01483] Penelitian adalah Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah. [K01543] Pengembangan.... Kompilasi Data Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan DaerahSelengkapnya |
Indeks Reformasi HukumBerdasarkan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021, Indeks Reformasi Hukum adalah indikator resmi yang digunakan pemerintah untuk menilai sejauh mana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam sistem hukum, termasuk regulasi, akses keadilan, pelayanan hukum, dan kualitas aparat penegak hukum Kompilasi Data LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung 2026 Sekretariat DaerahSelengkapnya |
Persentase kecamatan dengan data administrasi pertanahan digitalKecamatan yang telah memiliki data administrasi pertanahan dalam bentuk digital terhadap total jumlah kecamatan dalam wilayah tertentu Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Nilai Indeks Kelembagaan dan Pelayanan DesaNilai atau skor atas kelembagaan dan pelayanan desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Survei Indeks Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Persentase Barang Milik Daerah (BMD)/Aset dalam Kondisi BaikUkuran yang menunjukkan proporsi barang milik daerah yang tercatat dalam kondisi bernilai baik dan wajar jika dibandingkan dengan total jumlah barang milik daerah yang dimiliki Kompilasi Data Barang Milik Daerah (BMD)/Aset dalam Kondisi Baik Kabupaten Bandung 2025 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan SipilSelengkapnya |
Jumlah KecamatanNama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BupatiWali Kota melalui Sekretaris Daerah Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Urusan Pertanahan Kabupaten Bandung 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanSelengkapnya |
Nilai Indeks Pengelolaan LingkunganNilai atau skor atas upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Survei Indeks Desa Kabupaten Bandung 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSelengkapnya |
Nilai AKIPAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kompilasi Data Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025 2025 Dinas Lingkungan HidupSelengkapnya |