| Nama Indikator | Tingkat Legalisasi Produk Kebijakan PKP |
|---|
| Konsep | Kematangan Administrasi Kebijakan. Indikator yang mengukur proporsi dokumen kebijakan yang telah ditetapkan secara formal menjadi regulasi yang sah (PERDA, PERWALI, SK).
|
|---|
| Definisi | Persentase (%) jumlah dokumen kebijakan bidang PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang telah mencapai status legalisasi dari total seluruh dokumen kebijakan yang dikompilasi pada tahun 2025. |
|---|
| Interpretasi | Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas dan kecepatan proses administrasi dalam mengubah rancangan kebijakan menjadi peraturan yang mengikat. |
|---|
| Metode Perhitungan | Rasio antara jumlah dokumen kebijakan yang telah disahkan (Legalitas Kode 1, 2, atau 3) dengan total jumlah dokumen kebijakan yang dikompilasi, dikalikan 100. |
|---|
| Rumus | $$$\text{I} = \frac{\text{Jumlah Dokumen Kebijakan yang Telah Disahkan}}{\text{Total Jumlah Dokumen Kebijakan yang Dikompilasi}} \times 100$$$ |
|---|
| Ukuran | Rasio |
|---|
| Satuan | Persen (%) |
|---|
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian | Kabupaten/Kota
|
|---|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
|---|
| Indikator Pembangun | - |
|---|
| Variabel Pembangun | Legalisasi Kebijakan
|
|---|
| Level Estimasi | Kota Metro |
|---|
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
|---|
| Kegiatan Statistik | Kompilasi Produk Administrasi Data Dokumen Kebijakan Bidang PKP 2025 |
|---|