Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara 2021

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Tujuan umum: mendapatkan bahan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik melalui perbaikan prosedur maupun penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Tujuan khusus: - Mengetahui segmentasi pengguna layanan - Mengetahui persentase penggunaan jenis layanan - Mengetahui persentase kepuasan pengguna layanan - Mendapatkan nilai IKM untuk mengukur kinerja pelayanan publik