Survei Kepuasan Masyarakat dalam Rangka Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi Kalimantan Utara 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 6 menyebutkan pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan salah satu kewenangan penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah di konsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Pada undang-undang kependudukan juga disebutkan manfaat dari data kependudukan yaitu untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Untuk itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan pemanfaatan data kependudukan berskala provinsi.
Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mempunyai kewajiban untuk melakukan survei kepuasan masyarakat terkait pelayanan pemanfaatan data kependudukan bersklaa provinsi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat ataupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terdiri dari OPD/Biro/Lembaga lainnya tingkat Provinsi sebagai pengguna layanan pemanfaatan data kependudukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.