Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Banjaran 2026

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Mengamanatkan Penyelenggara Wajib Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Membangun Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Adil, Transparan, Dan Akuntabel. Pelibatan Masyarakat Ini Menjadi Penting Seiring Dengan Adanya Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Serta Adanya Pelibatan Masyarakat Juga Dapat Mendorong Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lebih Tepat Sasaran. Dalam Mengamanatkan Uu No. 25 Tahun 2009 Maupun Pp No. 96 Tahun 2012 Maka Disusun Peraturan Menteri Panrb No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (skm) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman Ini Memberikan Gambaran Bagi Penyelenggara Pelayanan Untuk Melibatkan Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Yang Diberikan. Penilaian Masyarakat Atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Akan Diukur Berdasarkan 9 (sembilan) Unsur Yang Berkaitan Dengan Standar Pelayanan, Sarana Prasarana, Serta Konsultasi Pengaduan.

Memperoleh Data Dan Informasi Yang Akurat Mengenai Kualitas Pelayanan Di Kecamatan Banjaran Sebagai Dasar Evaluasi Dan Upaya Perbaikan Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima.mengidentifikasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Yang Diberikan Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, Dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Banjaran.memberikan Rekomendasi Strategis Bagi Perbaikan Kebijakan Dan Sistem Pelayanan Publik Agar Lebih Responsif Terhadap Kebutuhan Masyarakat.