Pendataan Lengkap Mesin Pelinting Rokok Pada Industri Hasil Tembakau Kabupaten Kudus 2025

Saat ini terdapat 103 perusahaan rokok skala kecil, menengah dan besar yang berlokasi di Kabupaten Kudus. Industri pengolahan tembakau masih merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian baik di Kabupaten Kudus maupun secara nasional,  karena mampu menimbulkan multiplier effect yang cukup luas, diantaranya memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, menumbuhkan industri jasa terkait, penyediaan lapangan usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus melakukan pengembangan terhadap industri rokok nasional, dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan.Salah satu upaya strategis yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok. Regulasi yang berlaku sejak tanggal 10 Juli 2014 ini mengklasifikasi industri rokok ke dalam 3 kelompok: industri rokok kretek, industri rokok putih, dan industri rokok lainnya (meliputi cerutu, rokok kelembak menyan, dan rokok klobot/kawung). Permenperin tersebut mewajibkan perusahaan industri rokok memiliki izin usaha industri (IUI) berupa IUI kecil atau IUI menengah. IUI rokok diberikan berdasarkan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. IUI rokok untuk penanaman modal asing diterbitkan oleh pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat, sedangkan IUI rokok untuk penanaman modal dalam negeri diterbitkan oleh PTSP daerah. IUI rokok hanya diberikan kepada industri kecil dan industri menengah yang bermitra dengan industri besar. Kemitraan tersebut meliputi sub-kontrak, bagi hasil, kerjasama operasional dan/atau usaha patungan (joint venture).Sementara itu, perusahaan industri rokok yang telah memiliki IUI sebelum Permenperin ini diberlakukan, dapat melakukan perubahan terhadap IUI yang dimiliki. Sedangkan perubahan IUI wajib dilakukan bagi perusahaan industri rokok yang melakukan perubahan: alamat perusahaan, alamat lokasi pabrik,    nama   perusahaan,   pindah   lokasi   pabrik,   status   kepemilikan, perluasan untuk penambahan kapasitas produksi, dan penggabungan/ peleburan/pengambilalihan perusahaan. Perusahaan industri rokok yang melakukan perubahan IUI yang dimiliki, wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan secara tertulis kepada pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak diterima penetapan perubahan. Permenperin ini juga menegaskan, pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan perizinan, penggunaan mesin pelinting rokok, dan uji tar nikotin. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota, yang pengawasannya dilakukan setiap enam bulan atau sewaktu-waktu. Selanjutnya, hasil pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Dirjen Industri Agro. Atas laporan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut, Direktur Minuman dan Tembakau akan melakukan evaluasi atas laporan tersebut, serta melakukan monitoring dan pemeriksaan di lapangan.  

Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Pendataan Mesin Pelinting Rokok Pada Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus