Survei Kepuasaan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap instansi penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanannya secara berkala. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja pelayanan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen penting lainnya.
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta sebagai dasar dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, maka perlu dilaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, memperoleh masukan secara objektif dari masyarakat sebagai pengguna layanan, serta mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hasil dari survei ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin berkualitas, efisien, dan memenuhi harapan masyarakat.

Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan unsur-unsur pelayanan sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Mengidentifikasi aspek atau unsur pelayanan yang menjadi kekuatan serta yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Mendapatkan umpan balik (feedback) secara langsung dari masyarakat sebagai pengguna layanan, guna menjadi bahan evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penilaian dan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan layanan Disdukcapil. Menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan program peningkatan mutu pelayanan publik, agar pelayanan administrasi kependudukan lebih cepat, mudah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.