PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK (KLA) KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2030 2024

Isu pemenuhan hak dan perlindungan anak selayaknya ditempatkan sebagai prioritas seiring dengan makin banyaknya permasalahan kekerasan terhadap anak, penelantaran, maupun kejahatan seksual yang menjadi tantangan luar biasa untuk dapat segera terselesaikan. Peningkatan angka kekerasan terhadap anak adalah sebuah ironi diantara banyaknya stakeholder yang makin peduli dan terlibat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Kuatnya komitmen para pengambil kebijakan, tingginya kesadaran dan kontribusi masyarakat,  para pendidik, dan peran keluarga diupayakan untuk mengantisipasi kasus kekerasan yang berpotensi terjadi
pada hampir semua ruang aktivitas anak, mulai dari lingkungan keluarga,
sekolah maupun lingkungan bermain anak di masyarakat.
Anak merupakan potensi penerus bangsa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat manusia dengan segala hak yang harus
dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian dari HAM yang termuat dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi
tentang Hak-hak Anak). Sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, Konvensi
Hak Anak memberi konsekuensi bahwa Negara wajib melakukan pemenuhan hak dan
perlindungan anak dari tindakan diskriminasi serta kekerasan. Hal ini karena
pada dasarnya secara pribadi anak adalah tanggung jawab orang tua dan
keluarga, namun secara sosial anak merupakan tanggung jawab negara.
Sebagai aset potensi generasi masa depan yang
menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, anak adalah pilar
utama pembangunan yang perlu ditingkatkan kualitasnya dan memperoleh
perlindungan dalam segala aspek. Perlindungan dimaksud adalah segala kegiatan
untuk menjamin, memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Dalam hal ini komitmen Pemerintah ditunjukkan dengan
terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta dicanangkannya kebijakan nasional
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) untuk mendorong pemerintah daerah mewujudkan
sistem pembangunan yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan
khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
menuju Indonesia Layak Anak (Idola) Tahun 2030.
Pemerintah Kota Kediri turut melaksanakan kebijakan KLA
dengan komitmen yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Perempuan dan Anak, serta Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kota Layak Anak. Dalam rangka
mempercepat tercapainya sasaran KLA menuju Kota Kediri Layak Anak yang merupakan
kerja kolaboratif lintas sektor muti aktor, diperlukan pedoman untuk
mengintegrasikan komitmen berbagai pihak melalui penyusunan Rencana Aksi
Daerah KLA (RAD KLA).
Rencana Aksi Daerah KLA merupakan dokumen rencana kerja
5 (lima) tahun yang memberikan kerangka panduan pembangunan yang holistik,
integratif, tematik dan spasial bagi Gugus Tugas Kota Layak Anak dan disusun selaras
dengan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, Rencana Strategi
Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya melalui koordinasi lintas
sektor serta mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media
massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.

Tujuan kegiatan ini antara lain :Terintegrasinya perencanaan pembangunan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Lima Klaster KLA, Kelembagaan, dan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak oleh Gugus Tugas KLA Kota Kediri;Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA) Kota Kediri Tahun 2025-2030 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.