Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#76252

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

-

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Inspektorat Daerah

Alamat Lengkap

Jalan Raya Soreang Km. 17, Pamekaran, Soreang, Kab. Bandung

Telepon

-

Faksimile

-

Email

p.inspektoratbandungkab@gmail.com

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

-

Eselon 2

Dr. H. Marlan Nirsyamsu

Nama PJ Teknis

H. Karyadi Raharjo Anugroho A.P., M.Si., CGCAE

Jabatan

Sekretaris Inspektorat

Alamat

Jalan Raya Soreang KM 17

Telepon

081210591997

Faksimile

-

Email

p.inspektoratbandungkab@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan tolok ukur yang jelas dan terukur atas capaian kinerja setiap perangkat daerah, termasuk Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan elemen penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pemerintahan dalam mencapai sasaran strategisnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (yang kini telah beberapa kali diperbarui, namun tetap menjadi dasar historis penguatan otonomi daerah) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Hal ini memperkuat pentingnya pengukuran kinerja secara sistematis dan berkelanjutan, terutama melalui penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing perangkat daerah.

Lebih lanjut, Peraturan Bupati Bandung Nomor 234 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 85 Tahun 2023 mengenai Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Dalam peraturan tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dalam menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan strategis, termasuk penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai bagian dari perencanaan kinerja institusional.

Tujuan Kegiatan

Memberikan gambaran menyeluruh mengenai indikator-indikator kinerja utama yang relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Menjadi dasar pengukuran kinerja tahun berjalan dan perencanaan perbaikan berkelanjutan. Mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja seperti RKT, LAKIP, dan LKPJ. Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih terarah, akuntabel, dan terukur serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

2 Januari 2024 - 17 Januari 2024

Desain

17 Januari 2024 - 25 Januari 2024

Pengumpulan Data

5 Februari 2024 - 20 Desember 2024

Pengolahan Data

2 Januari 2025 - 16 Januari 2025

Analisis

20 Januari 2025 - 28 Januari 2025

Diseminasi

29 Januari 2025 - 4 Februari 2025

Evaluasi

5 Februari 2025 - 11 Februari 2025

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 8 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Presentase Capaian Nilai Maturitas SPIP	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan euangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Kemampuan atau kecakapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Presentase Tindak Lanjut Atas Temuan Eksternal BPK	-	Temuan adalah hasil pengumpulan data dan informasi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) yang menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh BPK.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Presentase Unit Kerja yang Memenuhi Standar untuk Usulan WBK/WBBM	-	WBK adalah Unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta telah menerapkan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. WBBM adalah Unit kerja yang selain memenuhi kriteria WBK, juga mampu memberikan pelayanan publik secara prima, cepat, akurat, dan responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Nilai AKIP	-	Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Nilai SKM	-	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Presentase Aset dalam Kondisi Baik (BMD)	-	Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	5 Februari 2024 - 20 Desember 2024
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	5 Februari - 20 Desember 2024
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	5 Februari - 20 Desember 2024
Unit Kerja	-	Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.	5 Februari - 20 Desember 2024
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	WBK adalah Unit kerja yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta telah menerapkan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berhasil mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.	5 Februari - 20 Desember 2024
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	WBBM adalah Unit kerja yang selain memenuhi kriteria WBK, juga mampu memberikan pelayanan publik secara prima, cepat, akurat, dan responsif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.	5 Februari - 20 Desember 2024
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	5 Februari - 20 Desember 2024
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.	5 Februari - 20 Desember 2024
Aset	Barang Milik Daerah (BMD)	Macam hal/barang yang memiliki nilai tukar, sebagai modal atau kekayaan.	5 Februari - 20 Desember 2024