Kompilasi Data Profil Anak Kabupaten Tuban 2025

Anak-anak sangat penting karena mereka adalah nasib potensial dari suatu generasi atau bangsa di masa depan. Sejak tahun 1990 Indonesia sudah mulai mendapatkan bonus demografi dan menurut BPS akan mencapai puncaknya tahun 2025-2030. Bonus demografi yang dimaksud adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Pada saat yang sama, berbagai kasus dialami oleh anak-anak Indonesia, seperti perdagangan, penindasan, eksploitasi seksual, makanan dan makanan ringan yang mengandung bahan berbahaya, pedagang dan pengguna narkoba, kekerasan fisik dan psikis di lingkungan bermain dan lingkungan sekolah.
Hal ini lah yang penting diperhatikan karena anak-anak dan generasi muda merupakan kelompok yang rentan terhadap kondisi yang tidak ideal. Fisik anak yang masih lemah dan kondisi emosional yang belum stabil sering kali membuat anak rawan menjadi korban kekerasan.
Isu pemenuhan hak anak juga menjadi perhatian bagi dunia Internasional. Tonggak awal komitmen dunia dalam mewujudkan dunia layak anak yaitu adanya Deklarasi Hak Anak yang diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa, dan dikenal dengan Deklarasi Jenewa pada tahun 1924. Selanjutnya pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi HAM yang di dalamnya terdapat Hak Khusus bagi Anak. Pada tahun 1959, PBB mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan Deklarasi Internasional kedua terkait dengan hak anak. Demikian juga dengan Pemerintah Indonesia yang juga menaruh perhatian lebih terhadap isu ketidakadilan perlakuan terhadap anak. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi anak merupakan salah satu target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) hingga tahun 2030. Dalam konteks pembangunan, perlindungan anak begitu erat kaitannya dengan perbaikan kualitas SDM. Hal ini sesuai dengan salah satu arahan presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa pembangunan SDM diantaranya melalui peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda. Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang implementasinya diwujudkan dengan menyediakan layanan pengaduan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) yang diampu oleh Kementrian PPA. Komitem yang tinggi terhadap perlindungan anak ditunjukkan oleh pemerintah dengan beberapa kali merivisi Undang-Undang tentang anak. Terakhir adalah UUPA Nomor 17 Tahun 2016 di mana pada pasal 20 disebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Lebih lanjut, pada Pasal 21 juga mengatur ketentuan bahwasanya untuk menjamin pemenuhan hak anak dan menjalankan kebijakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah; dan mewujudkannya melalui upaya daerah untuk membangun Kota/Kota Layak Anak.
Untuk dapat menyelenggarakan upaya perlindungan anak secara optimal maka daerah memerlukan data yang memadai. Ketersediaan data statistik yang memadai dan komprehenship tentang kondisi dan situasi anak Kabupaten Tuban sangat berguna tidak hanya sebagai sumber informasi bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, namun juga sangat dibutuhkan masyarakat luas yang seharusnya juga memiliki perhatian terhadap nasib anak. Tanpa adanya data tentang anak yang valid sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka sulit bagi pemerintah Kabupaten Tuban untuk merancang dan menentukan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap nasib dan hak anak.
Berdasar pertimbangan itu, maka dianggap penting adanya upaya dalam penggalian dan pendeskripsian data terpilah tentang anak dan data lainnya tentang hak, yang diwujudkan dalam penyusunan buku Profil Anak Kabupaten Tuban tahun 2024.

agar profil anak ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program berikut anggarannya bagi Pemerintah Kabupaten Tuban, yang diharapkan dapat berpihak terhadap pemenuhan hak-hak anak. Di samping itu juga dapat memberikan informasi sebagai data pembuka wawasan bagi pengembangan kebijakan Kota Layak Anak di Kabupaten Tuban.