Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pada Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya 2023

Dalam Rangka Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik, Pemerintah Telah Mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Oleh Karena Itu, Dilakukan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Diperlukan Langkah Strategis Untuk Mendorong Upaya Perbaikan Pelayanan Publik Melalui Pengukuran Survei Kepuasaan Masyarakat.

1. Untuk Mengetahui Dan Mempelajari Tingkat Kinerja Unit Pelayanan Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. 2. Untuk Mengetahui Perbandingan Antara Harapan Dan Kebutuhan Dengan Pelayanan Melalui Data Dan Informasi Tentang Tingkat Kepuasan Masyarakat Yang Diperoleh Dari Hasil Pengukuran Secara Kuantitatif Dan Kualitatif Atas Pendapat Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Dari Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Pelayanan Melalui Hasil Pendapat Dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Yang Diberikan Oleh Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik. 4. Untuk Mengetahui Kelemahan Atau Kekurangan Dari Pada Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Salah Satu Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 5. Untuk Mengetahui Kinerja Aparatur Penyelenggaraan Pelayanan Yang Dilaksanakan Oleh Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. 6. Adanya Data Dan Informasi Untuk Bahan Pertimbangan Kebijakan Yang Perlu Diambil Pada Waktu Yang Akan Datang Dan Memacu Persaingan Positif, Antar Unit Penyelenggara Pelayanan Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pelayanan. 7. Sebagai Sarana Pengawasan Bagi Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. 8. Untuk Mengetahui Dan Mempelajari Segala Kegiatan Pelayanan Yang Dilaksanakan Oleh Penyelenggara Pelayanan Publik Pada Unit Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Penerima Pelayanan, Maupun Dalam Rangka Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.