Kompilasi Data Registrasi Akta Kelahiran di Bangkalan 2024

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan  yang dilakukan oleh Bupati/Walikota. Penerbittan Akta Kelahiran sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia.

Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan, memeriksa dan meneliti berkas pencatatan, mengelola data serta penerbitkan Akta Kelahiran sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Serta untuk mengetahui persentase penerbitan akta kelahiran terhadap permohonan, yaitu perbandingan antara jumlah akta kelahiran yang diterbitkan terhadap jumlah penduduk usia 0-18 tahun dalam satu tahun.