Kompilasi Data Perkembangan Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Pasal 7 menyebutkan:Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan; g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; danh. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

TujuanMemantau Pertumbuhan Penduduk: Mengidentifikasi tren pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun untuk memahami pola perkembangan demografis.Menganalisis Komposisi Penduduk: Menyediakan data mengenai distribusi usia, jenis kelamin, dan komposisi lainnya untuk keperluan analisis sosial dan ekonomi.Mendukung Perencanaan Pembangunan: Memberikan dasar bagi perencanaan program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang disesuaikan dengan kebutuhan penduduk.Evaluasi Program Pemerintah: Menilai dampak program dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terhadap perubahan demografis.Informasi bagi Masyarakat: Menyediakan informasi kependudukan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum, untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan daerah.