Kompilasi data Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi 2025

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari
keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang
pemerintahan daerah. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan capaian
kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan
pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan
urusan penunjang. Salah Satunya adalah Indikator Kinerja Kunci
(IKK)  Dalam proses penyusunan IKK dibutuhkan data-data capaian yang
bisa merepresentasikan kinerja OPD saat ini. Adapun Indikator
Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian
sebagai berikut :

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%)
(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

2. Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

3. Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS
tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)Untuk memenuhi amanat Kementerian Dalam Negeri Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka BKPSDM melakukan perhitungan Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi ( tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan ) selain itu perhitungan tersebut dimaksudkan sebagai dasar penyusunan analisa kebutuhan diklat berdasarkan kompetensi.

 

Untuk mengetahui Rasio Jabatan Fungsional yang telah memiliki sertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)