Kompilasi Produk Administrasi Data Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan Dan Gizi (SKPG) 2023

Seluruh negara saat ini dihadapkan pada potensi krisis global, mencakup krisis energi, krisis Pangan dan keuangan sebagai dampak dari ketidakpastian perekonomian global, terjadinya tensi geopolitik, adanya perubahan iklim ekstrim dan pemulihan pasca pandemi covid-19. Secara nasional, Indonesia dihadapkan pada gejolak inflasi dan dampak kenaikan harga bahan baku dan produksi serta biaya distribusi Pangan yang berpengaruh pada gejolak harga Pangan, penurunan daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi regional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Sesuai alur tata kelola Pangan di tingkat Kabupaten, pencapaian ketahanan Pangan menjadi mandat Dinas Ketahanan Pangan Daerah melalui sinergi lintas sektor perangkat daerah kabupaten Grobogan, mitra kerja nasional dan internasional, lembaga swadaya masyarakat, swasta, akademisi, asosiasi dan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi kerawanan Pangan dan Gizi, telah ditetapkan payung hukum yang akan menjadi acuan bagi pusat dan daerah untuk menganalisis situasi kerawanan Pangan dan Gizi, yakni Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi. Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang mengamanatkan tentang pentingnya penyediaan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk keperluan perencanaan dan evaluasi program sekaligus sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah rawan Pangan dan Gizi.

Dalam upaya pencegahan terhadap kerawanan Pangan dan Gizi maka perlu disusun situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah secara rutin. Hasil analisis situasi Pangan dan Gizi tersebut digunakan menetapkan kebijakan dan tindakan segera untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis Pangan, dan dalam keadaan normal informasi tersebut dapat digunakan untuk pengelelolaan program Pangan dan Gizi jangka panjang. Agar pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi baik di tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik, maka disusun Petunjuk Teknis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2023. Petunjuk Teknis ini digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam menyusun instrumen Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi.

Tujuan Kegiatan SKPG adalah menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang Pangan sebagai upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk mengantisipasi terjadinya Kerawanan Pangan dan Gizi.