Kompilasi Data Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Provinsi Sumatera Barat 2024

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami ketidak berfungsian sosial agar kehidupan sosialnya dapat terpenuhi secara mandiri. Pembangunan yang terencana, terarah dan berkelanjutan dengan baik memerlukan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai yang diamanatkan dalam pasal 31 UU RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencnanan pembangunan nasional dan permendagri no. 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sebagai langkah optimalisasi, dinas sosial provinsi sumatera barat yang berwenang dalam penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial di sumatera barat memerlukan data dan informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang disusun kedalam sebuah buku data PPKS dan PSKS yang memuat kondisi-kondisi populasi PPKS dan PSKS di Sumatera Barat. Buku data PPKS dan PSKS ini merupakan bentuk implementasi dari peraturan menteri sosial RI No.08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peraturan menteri sosial RI No.5 tahun 2019 dan perubahannya No.11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial serta Instruksi Gubernur No.06 Tahun 2018 tentang updating data PPKS dan PSKS

1. Memberikan informasi tentang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sumatera Barat. 2. Memberikan informasi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Dinas Sosial 3. Memberikan informasi tentang Penyandang Disabilitas berdasarkan jenis, Orang Terlantar dan Kemiskinan Ekstrim