Kompilasi Data Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Lebak 2024

A. Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

B. Gambaran Umum
- Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan Ormas yang semakin dinamis dari waktu ke waktu , karena negara menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Legalitas sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan keberadaan ormas di lingkungan kabupaten Lebak. Dalam rangka pembinaan kepada ormas terkait dengan legalitas ormas, perlu di laksanakan Sosialisasi terkait pendaftaran ormas. Organisasi kemasyarakatan yang telah melaporkan keberadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak saat ini berjumlah 410 rmas,berbentuk yayasan berjumlah 37 dan perkumpulan berjumlah 373.
- Diadakannya pendataan terhadap Ormas di Kecamatan se-Kabupaten Lebak yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kabupaten Lebak
- Mensosialisasikan tentang peraturan Ormas dan aturan pendaftaran bagi Ormas

- Terlaksananya Pendataan terhadap Ormas - Agar Ormas mengetahui dan memahami tentang aturan-aturan Ormas serta adanya disiplin pelaporan Ormas kepada Pemerintah