Kompilasi Data Rekapitulasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Dan Pemeriksaan BPK 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:a. kegiatan pengawasan termasuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.b. peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIPc. sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Kegiatan ini bermaksud untuk menfasilitasi monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan internal di Kabupaten Pamekasan.