Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

ID Kegiatan Indah

#61770

Judul Kegiatan

Kompilasi Data Penanganan Permukiman Kumuh di Lokasi Permukiman Kumuh Kabupaten Sidoarjo

Tahun Kegiatan

2024

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

K-24.3515.036

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Alamat Lengkap

Jalan Sultan Agung No.13 Magersari Kecamatan Sidoarjo

Telepon

03189641737

Faksimile

03189641737

Email

rendalevbappeda2@sidoarjokab.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

PEMKAB SIDOARJO

Eselon 2

KEPALA BAPPEDA KAB. SIDOARJO

Nama PJ Teknis

SHANTY WAHYU ANGGRAINI, SP., MT

Jabatan

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Alamat

Jl. Sultan Agung No. 13 Bappeda Sidoarjo

Telepon

0318961437

Faksimile

-

Email

bappedasidoarjo@gmail.com

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu isu pembangunan perkotaan yang membutuhkan penanganan khusus dari berbagai stakeholder. Isu-isu terkait kawasan permukiman kumuh erat kaitannya dengan fenomena sosial dan ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah bersama dengan semua pemangku kepentingan pembangunan permukiman perlu menentukan kawasan permukiman yang akan mendapatkan penanganan prioritas sesuai dengan potensi dan tantangan yang dihadapi kawasan tersebut

Tujuan Kegiatan

1. Mengidentifikasi kawasan prioritas penanganan kumuh di Kabupaten Sidoarjo.2. Mengidentifikasi strategi dalam rangka penanganan kawasan kumuh prioritas dengan mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan permukiman dan perbaikan wajah kota.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

26 Maret 2024 - 5 April 2024

Desain

10 April 2024 - 17 April 2024

Pengumpulan Data

1 Mei 2024 - 13 Mei 2024

Pengolahan Data

13 Mei 2024 - 17 Mei 2024

Analisis

20 Mei 2024 - 24 Mei 2024

Diseminasi

27 Mei 2024 - 29 Mei 2024

Evaluasi

3 Juni 2024 - 7 Juni 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 11 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Kondisi bangunan	Kondisi bangunan	bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan bangunan, atau lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, atau lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	pada saat pendataan
Kondisi jalan lingkungan	Kondisi jalan lingkungan	pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area atau Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisinya buruk	pada saat pendataan
Kondisi penyediaan air minum	Kondisi penyediaan air minum	ketersediaan akses aman air minum atau tidak terpenuhinya kebutuhan air minum	pada saat pendataan
Kondisi drainase lingkungan	Kondisi drainase lingkungan	Sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yang ada tidak mampu mengatasi genangan minimal, yaitu genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun; dan Cakupan pelayanan jaringan drainse yang ada tidak memadai luas area, artinya sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase.	pada saat pendataan
Kondisi pengelolaan air limbah	Kondisi pengelolaan air limbah	sistem pengelolahan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik sistem pengelolahan air limbah setempat secara individual atau komunal, maupun sistem pengelolahan air limbah terpusat; serta Cakupan pelayanan pengelolahan air limbah yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolahan air limbah yang ada belum mampu menampung timbulan limbah sebesar 5-40 liter/orang/hari.	pada saat pendataan
Kondisi pengolahan persampahan	Kondisi pengolahan persampahan	Sebagian besar luas area memiliki sistem pengelolahan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, baik dalam hal pewadahan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolahan; serta Cakupan pelayanan pengelolahan persampahan yang ada tidak memadai terhadap populasi, artinya sistem pengelolahan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 kg/orang/hari.	pada saat pendataan
Kondisi proteksi kebakaran	Kondisi proteksi kebakaran	Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadam kebakaran yang tidak memadai, baik dari sumber alam (kolam air, danau, sungai, sumur dalam) maupun buatan (tanki air, kolam renang, reservoir air, mobil tanki air dan hidran); serta Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil pemadam kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun.	pada saat pendataan
Nilai strategis lokasi	Nilai strategis lokasi	Lokasi terletak pada fungi strategis kawasan/wilayah, konstelasi kawasan/wilayah, seperti fungi pemerintah, industri, perdagangan dan jasa, dan fungsi lainnya.	pada saat pendataan
Kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk	Lokasi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, artinya jumlah penduduk per hektar pada lokasi relatif tinggi sesuai klasifikasi wilayah yang bersangkutan.	pada saat pendataan
Potensi sosial ekonomi	Potensi sosial ekonomi	Lokasi memiliki potensi social ekonomi tinggi yang potensial dikembangkan, artinya pada lokasi terdapat potensi kegiatanekonomi seperti budidaya industri, perdagangan maupun jasa, maupun potensi kegiatan sosial budaya kesenian, kerajinan dan lain sebagainya	pada saat pendataan
Dukungan masyarakat	Dukungan masyarakat	Dukungan masyarakat terhadap proses penanganan kekumuhan tinggi, artinya masyarakat mendukung program penanganan bahkan berperan aktif sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam pelaksanaan fisik	pada saat pendataan
Komitmen pemerintah daerah	Komitmen pemerintah daerah	Pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi dalam penanganan lokasi, dimana komitmen pemerintah daerah terhadap lokasi dalam hal ini dinilai dari lokasi anggaran, progam regulasi, kebijakan maupun kelembagaan	pada saat pendataan
Status lahan	Status lahan	lokasi memiliki kejelasan status lahan, baik dalam hal kepemilikan maupun izin pemanfaatan tanah dari pemilik tanah (status tanah legal). Status kepemilikan sendiri disertai dengan bukti dokumensertifikat ha katas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah. Sedangkan kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang ha katas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.	pada saat pendataan
kesesuaian rencana tata ruang (RTR),	kesesuaian rencana tata ruang (RTR),	Keseluruhan lokasi berada pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (sesuai); Sebagian atau keseluruhan lokasi berada tidak pada zona perumahan dan permukiman sesuai RTR (tidak sesuai).	pada saat pendataan
persyaratan administrasi bangunan	persyaratan administrasi bangunan	Keseluruhan bangunan pada lokasi telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)	pada saat pendataan