Kompilasi Data Pola Konsumsi Pangan (PPH) Kabupaten Kutai Timur 2024

Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) adalah upaya untuk menciptakan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses antar instansi pusat dan daerah. Hal ini dilakukan dengan menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data, yang diwujudkan melalui penyediaan data berkualitas tinggi dan terbuka melalui Portal Satu Data Indonesia. 

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Sistem Informasi Pangan dan Gizi (SIPG) yang terintegrasi adalah platform digital yang menggabungkan data dari berbagai sumber untuk mendukung pengelolaan pangan dan gizi, mulai dari produksi, ketersediaan, distribusi, hingga status gizi masyarakat.

1. Mengintegrasikan semua data dan informasi pangan dan gizi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyebaran. 2. Guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, memprediksi potensi masalah, serta menjadi dasar penyusunan program ketahanan pangan dan gizi.