Kompilasi Data Laporan Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng 2020

Latar belakang didasari atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi pelayanan kepada masyarakat.

Terwujunya akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.