Kompilasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Sekolah Dasar Wilayah Kabupaten Konawe Selatan 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) Perlu Mengembangkan Dan Melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan Nasional Yang Memuat Basis Data Pendidikan Berbasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Dapodik adalah Sebuah Aplikasi Komputer yang Dibuat Kemendikbud Untuk Menjaring Semua Data Terkait Kelembagaan dan Kurikulum Sekolah, Data Siswa, Data Guru, dan Data Sarana dan Prasarana Setiap Sekolah. Selain Itu, Dapodik telah Menjadi Satu-satunya Acuan Data yang Digunakana oleh Kemendikbud dalam Setiap Kebijakan-kebijakannya Terkait dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Bantuan-bantuan Sarana Dan Prasarana, hingga Tunjangan-tunjangan Guru dan Kebijakan Lainnya. Oleh Karena Itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah, Khususnya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Mempunyai Tugas Sebagai Berikut:
1. Melakukan Pengisian Dan Pengiriman Data Pengawas Sekolah,
2. Sosialisasi, Membimbing, Dan Melakukan Layanan Teknis,
3. Melakukan Pengelolaan Manajemen Pendataan,
4. Melakukan Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten,
5. Menginstruksikan Kepada Datuan Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan untuk Melakukan Pengumpulan Dan Pengiriman Data Melalui Dapodik,
6. Memanfaatkan Data yang Dihasilkan Dari Dapodik Untuk Mendukung Program Pembangunan Pendidikan Di Kabupaten Konawe Selatan,
7. Mengalokasikan Anggaran untuk Mendukung Kebutuhan Operasional Pendataan Dapodik di Kabupaten,
8. Memfasilitasi Dan Menegur kepada Semua Satuan Pendidikan Di Wilayah Kerjanya yang Tidak Melakukan Pemutakhiran Secara Berkala, dan
9. Menyediakan serta Memelihara Infrastruktur Pendataan di Tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

1. Alokasi Dana Bos Menjadi Tepat Sasaran Sesuai Jumlah Siswanya. 2. Alokasi Kuota Penerima Tunjangan Bagi Guru-guru yang Memenuhi Syarat Menjadi Tepat Sasaran. 3. Tepat Sasarannya Pengalokasian Bantuan Sarana Dan Prasarana Bagi Sekolah Yang Memiliki Fasilitas Belum Memadai. 4. Menghasilkan Pemetaan Pemerataan Guru SD 5. Sebagai Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Dan Program Kemendikbud/ Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. 6. Meningkatkan Efektifitas Pelaporan yang Dilakukan Sekolah Ke Kemendikbud Dengan Mengurangi Resiko Penyimpangan/ Pelanggaran yang Ada Sebelumnya.