Kompilasi Data dan Informasi Perencanaan Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan yang berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah pusat menginginkan agar perencanaan bisa berjalan sinkron dengan pelaksanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan. Kemudian pemerintah pusat juga mengamanahkan agar pemerintah daerah bisa merencanakan program yang menyasar urusan wajib layanan dasar. Salah satu urusan wajib layanan dasar yang dimaksud adalah urusan pendidikan.
Proses penyusunan perencanaan pembangunan urusan pendidikan, harus mampu menyasar warga negara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Proses penyusunan perencanaan urusan pendidikan juga harus memperhatikan target SDGs urusan pendidikan. Kemudian Perencanaannya juga harus diselaraskan dengan Rencana Kerja Kementrian Pendidikan Nasional serta memperhatikan dan mensinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Penyusunan Perencanaan pembangunan urusan pendidikan selain disusun secara top-down atau teknokratik, juga harus mengakomodasi usulan dari aspirasi masyarakat (Bottom-up) dan usulan yang berasal dari unsur legislatif (politis) dalam bentuk usulan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perencanaan pembangunan urusan pendidikan juga harus mampu memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di daerah. Pembangunan urusan pendidikan tidak memiliki dampak yang besar manakala hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan di daerah. Beberapa unsur yang harus dipetakan terlibat dalam pembangunan pendidikan selain pemerintah pusat dan daerah adalah pihak swasta, masyarakat (komunitas), Akademisi dan dunia Pers.
Perencanaan tidak berdiri sendiri dalam siklus pembangunan, melainkan selalu disela dan diakhiri dengan pengendalian dan evaluasi. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana perencanaan yang telah dilakukan sudah menjawab permasalahan dengan intervensi program, kegiatan dan subkegiatan dengan anggaran yang dialokasikan. Hasil pengendalian digunakan untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan, sementara hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya.
Penyusunan perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan urusan pendidikan yang integratif, holistik dan sinergis serta mampu melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan SPM dapat diwujudkan dengan optimal jika disusun dengan memperhatikan alur dan timeline perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Berikut ini adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Bidang Perencanaan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Karenanya agar dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi berjalan dengan baik dan berkualitas maka harus berdasarkan basis data yang valid dan akurat. Penyusunan data dan informasi perencanaan merupakan bagian dari penyelenggaraan satu data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data dimulai dari perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyebarluasan Data; dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Data.

1. Sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan rencana Pembangunan; 2. Bentuk tanggung jawab sebagai produsen data; 3. Sebagai dasar dalam mengukur pelakanaan pembangunan.