Survei Tingkat Kegemaran Membaca Kota Surakarta 2025

Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca sudah banyak dilakukan di berbagai daerah dalam
rangka penguatan budaya gemar membaca dan literasi masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan
dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 bahwa dalam rangka
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis,
karya cetak, dan/atau karya rekam. Pada Pasal 48 ayat 1, tentang pembudayaan kegemaran membaca
juga ditekankan kembali bahwa pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui satuan
keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca
masyarakat juga merupakan upaya dalam mewujudkan
tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kuatnya
keterkaitan antara budaya gemar membaca masyarakat dan tujuan UUD 1945, pembudayaan
kegemaran membaca masyarakat haruslah memiliki dampak yang signifikan dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah baik pusat maupun daerah dan
masyarakat perlu bersama-sama melakukan kegiatan kolaboratif, sinergis, dinamis, dan konstruktif
untuk mewujudkan budaya kegemaran membaca masyarakat. Kondisi ini seperti yang ditegaskan
dalam salah satu amanat Undang–Undang No. 43 Tahun 2007 Pasal 49 bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah
baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Tidak hanya dalam rangka mencapai
tujuan Undang Undang Dasar 1945, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020–2024, Peningkatan Kegemaran Membaca Masyarakat juga menjadi salah
satu agenda prioritas nasional. Tekad pemerintah untuk meningkatkan budaya gemar membaca
masyarakat akhirnya tampak jelas
tertuang dalam program strategis nasional sejak tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Kementerian
Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan menyatakan bahwa
Indikator Kinerja Kunci urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan yang salah satu outcome yang
harus dicapai adalah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM). Dengan adanya
outcome tersebut, maka pemerintah daerah sudah waktunya harus memperhatikan dan menggarap
dampak perpustakaan maupun penyedia bahan bacaan lainnya dalam meningkatkan kegemaran
membaca masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pemerintah (pusat maupun daerah) dan berbagai
komponen terkait dapat menghitung serta memberikan laporan Tingkat Kegemaran Membaca
Masyarakat (TGM) secara mandiri.

tersedianya alat ukur baku tingkat kegemaran membaca (TGM) masyarakat yang diterapkan secara universal oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). alat ukur baku (standar) yang telah disepakati bersama tersebut akan emudahkan pemetaan kondisi dan perkembangan kegemaran masyarakat baik pada tingkat provinsi/kabupaten/kota maupun secara nasional