Survei Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Pamekasan 2024

Membaca merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup setiap orang. Membaca menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan membaca harus ditumbuhkembangkan sejak usia dini dalam satuan keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dan tahun 2021 menunjukkan bahwa kondisi membaca penduduk usia 5 tahun ke atas pada beberapa jenis bacaan mengalami penurunan yang terlihat pada Gambar 1. Penurunan aktivitas membaca pada tahun 2018 dan tahun 2021 terjadi pada jenis bacaan koran sebesar 17,34% menjadi 17,40%, majalah/tabloid sebesar 6,05% menjadi 4,77%, buku cerita sebesar 10,85% menjadi 7,06%. Selain jenis bacaan tersebut, penurunan aktivitas membaca juga terjadi pada buku pelajaran sekolah dan buku pengetahuan. Persentase aktivitas membaca buku pelajaran sekolah turun dari 25,74% menjadi 18,25% dan persentase membaca buku pengetahuan turun dari 21,59% menjadi 19,44%. Hal ini sejalan dengan data yang disajikan oleh OECD dalam Programme for International Student Assessment (PISA), yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat yang relatif rendah dalam hal kemampuan membaca di antara negara-negara lainnya. Hasil ini menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk membangun budaya membaca yang lebih kuat di kalangan masyarakat.

Salah satu penyebab rendahnya minat baca di Indonesia adalah kurangnya akses yang merata terhadap sumber daya literasi. IFLA menekankan bahwa akses yang merata dan terbuka terhadap informasi adalah elemen kunci dalam membangun budaya literasi yang sehat. Namun, di Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal akses ke perpustakaan, buku, dan media lainnya, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk membangun budaya membaca yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Strategi untuk meningkatkan dan menumbuhkan budaya membaca masyarakat secara berkesinambungan, dengan melibatkan unsur pemerintah, telah didukung melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan minat baca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks ini, peningkatan minat baca masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyerahkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintahan, termasuk dalam hal ini Bidang Perpustakaan, ke Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri). Salah satu Indikator Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan yang harus dilaporkan adalah Tingkat Gemar Membaca (TGM).

1. Mengetahui durasi membaca, frekuensi membaca, jumlah buku yang dibaca, durasi akses internet serta frekuensi akses internet dalam mengakses informasi dan pengetahuan. 2. Mengetahui perilaku membaca masyarakat Indonesia. 3. Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan membaca. 4. Mengetahui perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan.