← Kembali ke Daftar
β—ˆ
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
ID Kegiatan Indah
#103088
Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Tahun Kegiatan
2026
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Keuangan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
-
βŒ‚
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Alamat Lengkap
Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon
3191610
Faksimile
(0401) 3191610
Email
bpkad.provsultra68@gmail.com
βš‘
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Eselon 2
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nama PJ Teknis
Penanggung Jawab Teknis (setingkat Eselon 3)
Jabatan
Kepala Bidang Akuntansi
Alamat
Kompleks Bumi Praja, Jalan Haluoleo, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
Telepon
3191610
Faksimile
(0401) 3191610
Email
bpkad.provsultra68@gmail.com
✎
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Kegiatan ini diperlukan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada masyarakat dan pihak eksternal (BPK-RI). Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penatausahaan aset daerah guna memastikan keamanan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD).
Tujuan Kegiatan
Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyediakan data realisasi anggaran yang akurat untuk evaluasi kinerja OPD, melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi aset daerah untuk menjaga keutuhan Barang Milik Daerah, memenuhi kewajiban pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tepat waktu.
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
2 Januari 2026 - 15 September 2026
Desain
2 Januari 2026 - 31 Januari 2026
Pengumpulan Data
2 Januari 2026 - 15 Januari 2026
Pengolahan Data
1 April 2026 - 30 April 2026
Analisis
16 Juni 2026 - 15 Juli 2026
Diseminasi
16 Juli 2026 - 15 Agustus 2026
Evaluasi
16 Juli 2026 - 15 Agustus 2026
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 5 var
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Realisasi Pendapatan Daerah (Realisasi Pendapatan Daerah)AnggaranJumlah pendapatan yang diterima oleh Kas Daerah selama Periode anggaran berjalan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran Berjalan (01 Jan - 31 Des 2025) (Tahun Anggaran 2025)
Realisasi Belanja Daerah (Realisasi Belanja Daerah)AnggaranJumlah belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga/penerima manfaat melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Tahun Anggaran Berjalan (01 Jan - 31 Des 2025) (Tahun Anggaran 2025)
Nilai Aset Tetap (Nilai Aset Tetap)AsetNilai perolehan historis atau nilai wajar dari barang milik daerah berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya Tahun Anggaran Berjalan (01 Jan - 31 Des 2025) (Tahun Anggaran 2025)
Piutang Daerah (Piutang Daerah)AsetTagihan pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang belum diterima pembayarannya pada tanggal pelaporan Per 31 Desember 2025 (Tahun Anggaran 2025)
Utang Daerah (Utang Daerah)KewajibanKewajiban pemerintah daerah saat ini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Per 31 Desember 2025 (Tahun Anggaran 2025)
⬑
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
No Nama Provinsi Kabupaten/Kota
1. SULAWESI TENGGARA BUTON
2. SULAWESI TENGGARA MUNA
3. SULAWESI TENGGARA KONAWE
4. SULAWESI TENGGARA KOLAKA
5. SULAWESI TENGGARA KONAWE SELATAN
6. SULAWESI TENGGARA BOMBANA
7. SULAWESI TENGGARA WAKATOBI
8. SULAWESI TENGGARA KOLAKA UTARA
9. SULAWESI TENGGARA BUTON UTARA
10. SULAWESI TENGGARA KONAWE UTARA
11. SULAWESI TENGGARA KOLAKA TIMUR
12. SULAWESI TENGGARA KONAWE KEPULAUAN
13. SULAWESI TENGGARA MUNA BARAT
14. SULAWESI TENGGARA BUTON TENGAH
15. SULAWESI TENGGARA BUTON SELATAN
16. SULAWESI TENGGARA KOTA KENDARI
17. SULAWESI TENGGARA KOTA BAUBAU
Metode Pengumpulan Data
- Lainnya, Kompilasi Produk Administrasi dan Rekonsiliasi Internal
Sarana Pengumpulan Data
- Lainnya, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Dokumen SPJ, Kartu Inventaris Barang, dan Jurnal Akuntansi
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara
β—Ž
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Supervisi
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
-
Persyaratan Pendidikan Terendah
-
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 0 orang
Pengumpul data/enumerator : 0 orang
Pelatihan Petugas
Tidak
⬣
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tenggara
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Provinsi
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Produk Ketersediaan Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy) Ya 16 Juli 2026
Digital (Softcopy) Ya 16 Juli 2026
Data Mikro Tidak -
β–€
Indikator Kegiatan
8 indikator yang dihasilkan
ID Indikator Indah: #155189
Nilai Kekayaan Bersih Daerah
Rupiah β€’ Provinsi
Total nilai selisih bersih antara seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikurangi dengan seluruh kewajiban/utang daerah yang tercatat pada neraca akhir tahun anggaran.
["Ekuitas Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155187
Rasio Piutang Tertagih
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara jumlah penerimaan pelunasan piutang daerah yang berhasil ditagih terhadap total saldo piutang daerah yang tercatat selama satu periode pelaporan, dinyatakan dal
["Efektivitas Penagihan Piutang Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155186
Persentase Aset Bersertifikat
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara jumlah bidang tanah milik pemerintah daerah yang telah memiliki sertifikat hak pakai/hak milik resmi dari BPN terhadap total seluruh bidang tanah milik pemerint
["Legalitas dan Pengamanan Aset Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155185
Rasio Aset Tetap terhadap Total Aset
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara total nilai buku aset tetap daerah terhadap nilai total seluruh aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya) yang tercatat pada neraca keuangan pemerintah d
["Struktur Aset Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155184
Rasio Utang terhadap PAD
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara total akumulasi kewajiban/utang daerah yang belum diselesaikan terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran berjalan, dinyatakan da
["Kapasitas dan Solvabilitas Fiskal"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155183
Surplus/Defisit Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Rupiah β€’ Provinsi
Selisih nominal antara total realisasi pendapatan daerah dengan total realisasi belanja daerah pada tahun anggaran berjalan yang menghasilkan surplus atau defisit anggaran.
["Keseimbangan Anggaran Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155182
Rasio Realisasi Belanja terhadap Pagu
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara jumlah realisasi belanja daerah dengan total pagu alokasi anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, dinyatakan dalam persentase.
["Penyerapan Anggaran Belanja Daerah"]Lihat β†’
ID Indikator Indah: #155181
Rasio Realisasi Pendapatan terhadap Target
Persen β€’ Provinsi
Perbandingan antara jumlah realisasi pendapatan daerah yang dihimpun dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, dinyatakan dalam persentase.
["Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah"]Lihat β†’