Kompilasi Data Statistik Peternakan Kabupaten Kuningan 2024

Penyediaan data statistik peternakan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan subsektor peternakan. Data yang valid menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, menentukan prioritas kegiatan, memetakan potensi wilayah, serta memantau perkembangan populasi, produksi, dan distribusi komoditas peternakan.
Secara nasional, penyelenggaraan data telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menghasilkan data yang memenuhi standar, metadata, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi data. Di lingkup Kementerian Pertanian, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Pertanian, yang menegaskan bahwa pengumpulan dan pengolahan data peternakan harus terkoordinasi dan menggunakan format yang seragam.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti perbedaan metode pencatatan antar wilayah, keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan data, ketidakterpaduan sumber data, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk penyimpanan dan analisis data. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data antara tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan sebuah kegiatan Kompilasi Data Statistik Peternakan yang bertujuan untuk mengumpulkan, memvalidasi, menyelaraskan, dan menyajikan data peternakan secara sistematis. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas data, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta menyediakan basis data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja subsektor peternakan.

Menyediakan data statistik peternakan yang akurat, mutakhir, dan terverifikasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan subsektor peternakan. Menyelaraskan dan menyeragamkan metode pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dari petugas data UPTD dengan petugas data kabupaten agar sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia serta ketentuan peraturan nasional maupun daerah. Meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral peternakan, termasuk kelengkapan variabel, konsistensi antar sumber data, serta ketepatan waktu pelaporan. Mendukung integrasi data peternakan ke dalam sistem data daerah (Walidata/Data Sektoral), sehingga data dapat dimanfaatkan untuk perencanaan RPJMD, Renstra, Renja, laporan kinerja, dan kebutuhan statistik lainnya.