Survey Indeks Layak Huni 2025

Layak huni dan nyaman tinggal merupakan salah satu keinginan banyak orang ketika hidup dan bermukim dalam suatu wilayah. Kota atau Kabupaten pada dasarnya harus nyaman dan layak huni terlebih dahulu sebelum menjadi kota yang cerdas, berkelanjutan dan tangguh. Kota layak huni pada dasarnya mengarah pada kenyamanan kota/kabupaten sebagai tempat tinggal dan tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek fisik dan aspek non fisik (IAP, 2017). Impian menjadi kota layak huni dan nyaman tinggal tentunya tidak hanya dambaan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan infrastruktur yang ideal.
Salah satu target dan impian yang berusaha dicapai untuk mewujudkan kota layak huni juga termuat pada salah satu tujuan pembangunan di Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) yaitu pada tujuan ke 11 yang berbunyi “Mewujudkan Kota Dan Permukiman Yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Dalam tujuan ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari perumahan yang layak dan terjangkau, transportasi yang berkelanjutan, hingga ruang publik yang aman dan inklusif. Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen dari Pemerintah Kabupaten yang tertuang pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2025 – 2029. Amanat pada misi 1 tersebut berbunyi “Memantapkan aksesibilitas infrastruktur desa dan utilitas kota yang terpadu, partisipatif, serta berwawasan lingkungan”. Dari amanat ini terlihat adanya komitmen yang telah sepadan dengan upaya perwujudan kota layak huni dan tinggal di Kabupaten Tuban.
Dengan melakukan pengukuran menggunakan sejumlah indikator yang mengacu kepada prinsip-prinsip layak/nyaman tinggal, seperti tersedianya: 1) berbagai kebutuhan dasar hunian (air bersih, listrik, telekomunikasi); 2) berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/pendidikan); 3) ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi; 4) keamanan; 5) dukungan terhadap fungsi ekonomi, sosial, dan budaya; 6) politik dan demokrasi. Dalam melakukan pengukuran kota layak huni dan tinggal akan difokuskan kepada masyarakat yang berperan sebagai penerima manfaat dari aktor utama pembangunan yaitu pemerintah daerah. Masyarakat mempunyai sudut pandang tertentu terhadap kesuksesan pembangunan di wilayah tempat tinggal mereka, sehingga sifat pengukuran Kota Layak Huni berupa demand driven. Sehingga perencanaan pembangunan kedepannya akan lebih terarah karena didasarkan pada kebutuhan dan keinginan nyata dari masyarakat, karena secara tindak langsung masyarakat juga dilibatkan dalam tahap pembangunan daerah.

Meningkatkan nilai kenyamanan di wilayah Kabupaten Tuban. Informasi ini dapat menjadi pelengkap dan acuan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam merumuskan strategi, kebijakan, program dan pelaksanaan pembangunan daerah.