Survei Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Kabupaten Barru 2025

Kegiatan Pendataan atau Survey perikanan budidaya Kab. Barru, Pengumpulan Data yang sangat penting yang dilakukan oleh petugas lapangan yakni pencacah dengan menggunakan daftar isian survey.Kepala Bidang sebagai penanggujawab dalam hal teknis pendataan melakukan supervisi petugas lapangan dari hasil pengolahan atau estimasi dari pengumpulan data yang dilakukan oleh petugas lapangan.Output dari data ini adalah dasar untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan di sektor perikanan budidaya, dimana peranan statistik disini adalah sangat diperlukan.Sebagai indikator dari keberhasilan pembangunan yang telah berjalan khusus di bidang perikanan budidaya.  Sebagai regulasi pendukung dari pengelolaan data atau informasi kelautan dan perikanan termasuk statistik perikanan budidaya adalah: Undang undang no. 45 tahun 2009 ttg perikanan. Undang undang ini mengatur ttg pengelolaan perikanan di Indonesia termasuk budidaya perikanan.Keputusan menteri kelautan dan perikanan no. 45 THN 2011 ttg pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan.Adapun lembaga yang terkait adalah : Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) , bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, termasuk budidaya perikanan.Badan Pusat Statistik (bps) bertanggung jawab untuk mengumpulkan , Mengola dan menyajikan data statistik termasuk data statistik perikanan budidaya.Dengan regulasi pendukung dan adanya lembaga yang terkait, diharapkan data tersebut dapat dikelola dan disajikan dengan lebih baik, sehingga dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengembangan budidaya perikanan di Indonesia.

Tersedia data statistik budidaya perikanan yang akurat, berkualitas, tepat waktu dan bermanfaat, sehingga dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk pengembangan budidaya yang berkelanjutan