Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango 2021

Salah satu fungsi aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana publik dalam rangka memenuhi hak-hak publik sebagai warga negara. Dalam kaitan fungsi aparatur negara sebagai pelayanan publik (public services) merupakan fungsi yang sangat strategis karena akan menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan selain ditujukan untuk memberikan hak-hak publik terutama adalah pemenuhan hak-hak dasar publik yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
Masyarakat saat ini semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai implikasi dari tingkat perkembangan kehidupan yang terus mengalami kemajuan serta perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Akses yang semakin mudah terhadap informasi misalnya membuat masyarakat akan semakin berani menyampaikan pendapat, aduan maupun keluhan terhadap kinerja aparatur pemerintah sebagai pelayan dan pelaksana tugas tugas pembangunan.
Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin kritis dan semakin berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya. Kesadaran akan hak-hak sipil yang terjadi di masyarakat tidak lepas dari pendidikan politik, keterbukaan informasi, dan interaksi antar manusia yang tak lagi terhalang ruang.
Disisi lain, tugas-tugas aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan media sosial sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.
Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dalam latar belakang (bab 1) menyebutkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu upaya untuk dapat dilakukan perbaikan terhadap kualitas layanan pemerintah adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap unit-unit layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Tujuan kegiatan ini untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang berfungsi mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.