Kompilasi Data Pelayanan Pendaftaran Kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir 2023

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam/ di luar wilayah NKRI. Peristiwa kependudukan meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta tinggal sementara. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, bahwa yang mengatur peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil. Peningkatan kualitas layanan ini dapat melalui layanan integrasi dan/atau jemput bola.
Layanan terintegrasi dilakukan dalam bentuk paket layanan antara lain akta kelahiran, KK dan KIA, akta kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati serta akta perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan. Demikian halnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam peristiwa kependudukan.

1. Memenuhi hak administratif setiap penduduk dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan; 2. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat, dan mutakhir sehingga dapat menjadi acuan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat