Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Gianyar 2025

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, perlindungan aset nasional, serta untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang berlandaskan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku. Penyelenggaraan kearsipan yang baik akan memastikan arsip dikelola secara tertib, autentik, aman, dan mudah diakses, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang tepat serta menjaga memori kolektif daerah.
Sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan arsip, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar melaksanakan Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Kearsipan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan setiap proses kearsipan di lingkungan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menghasilkan data dan dokumentasi kearsipan yang lengkap, akurat, dan terpercaya.
Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, terstandar, dan berkelanjutan, guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan Kompilasi Produk Administrasi Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Gianyar bertujuan untuk: 1. Menghimpun data dan informasi terkait pelaksanaan pengelolaan arsip di seluruh perangkat daerah Kabupaten Gianyar. 2. Memastikan setiap tahapan penyelenggaraan kearsipan berjalan sesuai prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang berlaku. 3. Menyediakan arsip yang autentik, terpercaya, dan mudah diakses untuk mendukung pengambilan keputusan dan pelayanan publik. 4. Mendorong terciptanya sistem kearsipan daerah yang tertib, efektif, dan berkelanjutan. 5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan arsip guna melindungi kepentingan negara, hak-hak keperdataan, serta aset daerah.